Orang Kaya Minta Karantina Gratis! Ini Kata Susi Pudjiastuti

Foto: Susi Pudjiastuti

RadarKotaNews, Jakarta - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti angkat bicara soal kebijakan pemerintah terkait karantina kesehatan untuk para pelaku perjalanan ke luar negari.

Susi dalam cuitan twitternya mengkritisi beda ketentuan karantina antara masyarakat dengan pejabat yang melaksanakan perjalanan ke luar negari.

"Mengapa yang boleh berhemat ataupun jadi pelit hanya pejabat ataupun VIP? Mengapa warga tidak boleh berhemat ataupun pelit? Mengapa metode karantina beda?," tulis Susi dalam artikel akun twitternya.

Secara khusus, Eks Menteri Kelautan serta Perikanan itu menyindir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Inverstasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers pada beberapa pekan lalu.

Luhut dalam keterangannya, mengancam keras untuk para perjalanan ke luar negeri dari golongan orang kaya yang enggan melaksanakan karantina mandiri. Apalagi kata luhut, mereka (golongan orang kaya) meminta untuk digratiskan, sementara itu mereka termasuk orang yang mampu.

"Masyarakat yang ingin gratis itu wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri. Jadi ingat pesawat wajib PCR, mobil tidak. Saat ini orang tua telah vaksin, antigen, cukup anak- anak belum vaksin PCR," ucap Susi.

Tadinya, Luhut memang berkata tidak akan pandang bulu serta akan menindak tegas para perjalanan ke luar negari yang enggan melaksanakan karantina.

"Kami akan mengambil tindakan kepada orang- orang semacam ini," tegas Luhut.

Bersumber pada laporan dari Polda Metro Jaya Bandara Soekarno Hatta, Luhut berkata banyak perjalanan luar negari dari golongan orang kaya yang enggan menempuh karantina di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, kata Luhut, orang- orang tersebut terkategori sanggup dari segi ekonomi. Mereka dapat menghambur-hamburkan duit untuk berbelanja saat berada di luar negari.

"Banyak yang belanja ke luar negari, shopping, namun tidak ingin dikarantina di hotel. Sementara itu ia bisa. Dia meminta karantina di Wisma Atlet dikarenakan gratis," tegas Luhut.

Luhut menegaskan pemerintah hendak mempersiapkan beberapa sarana karantina khusus untuk para perjalanan luar negari supaya tidak terjalin penimbunan yang berlebihan.

"Pemerintah juga akan mengkaji kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru untuk perjalanan luar negari yang hendak kembali ke Tanah Air," jelasnya.

Satuan Tugas Penindakan Covid-19 juga menegaskan kalau sarana karantina Wisma Atlet serta rusun hanya diperuntukkan untuk 3 kelompok khusus.

Ketiga kelompok yang diartikan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar yang sudah menuntaskan studi di luar negari, serta Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang kembali dari perjalanan dinas ke luar negari.

"Ketiga kelompok ini nantinya hendak ditanggung bayaran karantinanya sepanjang durasi karantina yang diharuskan," kata Juru Bicara Satgas Penindakan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam keterangan resmi.

Pemerintah sendiri berencana untuk menaikkan 3 sarana karantina terpusat tambahan di DKI Jakarta. Mulai dari Rusun Penggilingan di Pulogebang, Rusun Daan Mogot, serta LPMP DKI Jakarta.

Sedangkan itu, Wiku melanjutkan, buat WNI ataupun WNA yang lain, tercantum dalam jenis turis bisa menggunakan hotel rekomendasi Satgas Covid- 19.

Perihal dengan bayaran karantina, pemerintah sudah menyesuaikan dengan dana yang diperlukan untuk sesuai dengan standar keuangan pemerintah.

Sedangkan untuk masyarakat yang menempuh perjalanan ke luar negari dengan alasan mendesak diharapkan mempertimbangkan bayaran yang hendak dikeluarkan untuk karantina wajib.

Wiku menegaskan, pemerintah akan menetapkan rencana akumulasi durasi karantina bila terjalin peningkatan jumlah kasus nasional secara signifikan serta terjalin secara terus-menerus. (***)

Penulis:

Baca Juga