oleh

Omnibus Law UU Ciptaker Memiliki Aturan Memangkas Panjangnya Birokrasi

RadarKotaNews, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut Klaster Riset dan Inovasi yang merupakan satu dari sebelas klaster dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), memiliki aturan untuk memangkas panjangnya birokrasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung klaster ini agar kedepannya riset dan inovasi dalam negeri tidak lagi direpotkan dengan urusan birokratik,” kata Sugeng baru-baru ini.

Menurut Sugeng, kemajuan setiap bangsa sangat ditentukan oleh riset dan inovasi yang menghasilkan konsep-konsep kehidupan, baik tata laksana pemerintahan, pelaksana birokrasi, ataupun produk-produk teknologi. “Semua itu sangat tergantung pada research and development, serta inovatif. Karena itu, kami mendorong bagaimana riset dan inovasi tidak direpotkan atau diganggu dengan urusan birokratik. Dan ommnibus law menjawab itu semua,” jelasnya

Selama ini, kata Sugeng, riset dan inovasi tersebar di semua kementerian dan lembaga, baik melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), maupun lembaga-lembaga yang ada seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Namun politikus Partai NasDem ini, menilai hasil riset dari lembaga-lembaga tersebut tidak terkoordinir dengan baik karena terkendala berbagai permasalahan birokrasi. Sehingga yang muncul adalah ego sektoral dari masing-masing lembaga.

Hadirnya omnibus law ini dinilai Sugeng akan mempermudah proses, mempersingkat birokrasi dalam proses riset dan inovasi. Artinya, tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing lembaga, seluruh riset dikoordinir oleh Menteri Riset dan Teknologi yang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan proses yang singkat.

Kedepan diharapkan riset dan inovasi karya anak bangsa mampu menjadi produk unggulan yang bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa. Seperti di awal pandemi Covid-19 lalu, tidak sedikit Rumah sakit yang kekurangan alat kesehatan untuk membantu para pasien. Pada akhirnya indonesia, melalui BPPT dan PT Land bisa memproduksi sendiri ventilator dan respirator.

Dengan kata lain, pengaturan riset dan inovasi yang ada dalam UU Cipta Kerja ini menunjukkan bahwa DPR RI dan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penelitian dan inovasi anak bangsa.

“Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, kemajuan setiap bangsa sangat ditentukan oleh riset dan inovasinya,” pungkasnya. (Ipk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed