oleh

Omnibus Law Sejatinya Merusak Regulasi

RadarKotaNews, Jakarta – Omnibus law sejatinya merusak regulasi, karena dalam peraturan pembuatan UU no 12 tahun 2011, Omnibus law tidak di atur secara komperhensif

Hal tersebut di sampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (5/6/2020)

Namun demikian lanjutnya, dengan adanya langkah ini, hal itu menjadi sebuah terobosan yang baru di bidang ekonomi, yaitu penyelarasan antara UU yang 1 dan lainnya yang di gabungkan menjadi 1 UU.

Oleh karena itu, DPR RI harus tetap menjalankan tugasnya untuk membahas omnibus law, karena hemat saya UU ini berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi dimana UU ini akan mempermudah masuknya investor untuk berinfestasi

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga harus menganulir kembali beberapa point yang menurut rakyat atau pekerja buru di rugikan. Contoh nya tidak mendapatkan cuti haid, menikah, hamil dan setelah melahirkan.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed