oleh

Omnibus Law Belum Layak di Terapkan di Indonesia

RadarKotaNews, Jakarta – Omnibus law sebagai acuan untuk sistem regulasi Indonesia kedepannya kurang tepat. Karena dalam penyusunan drafnya banyak terjadi kontroversial

Demikian di sampaikan BEM Uhamka, Tubagus Sultan dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (4/6/2020)

Menurut Bagus, hampir di beberapa kementrian masuk ke dalam regulasi RUU Omnibus law ini, oleh karena itu, dirinya berharap omnibus law ini bisa mengatur sinkronisasi antara Kementerian yang lebih baik lagi.

“Reformasi kebijakan perlu ada melalui cipta kerja di mana ada regulasi yang baik akan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Sebab dari awal cita-cita ini adalah memperbaiki situasi,” jelasnya

Selain itu, banyak faktor yang menjadikan masyarakat menolak pembahasan RUU Omnibus Law dan meminta DPR RI agar pembahasan itu ditunda, Karena itu, Bagus berharap agar tidak di sah kan dulu namun coba dibahas dulu.

“Masyarakat juga butuh dampak pastinya dan wujud aslinya daripada omnibus Law ini kenapa saya bilang seperti itu karena di dalam pembahasan nya aja masih banyak salah dalam penyelesaian nya, termasuk penerapannya begitu banyak salahnya juga, kalau kita pesimis mungkin bakal gagal 5 kali ditolak oleh masyarakat Indonesia.” tegas Bagus. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed