oleh

Nyaris Ricuh Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kepsul ternyata tidak ada Pemberitahuan

RadarKotaNews, Sula – Aksi Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Desa Pohea yang menuntut kejelasan Project Pembangunan Masjid Pohea nyaris berakhir ricuh.
Aksi yang digelar pada Kamis (19/12) di Ikuti puluhan masyarakat asal Desa Pohea.

Pemicu kericuhan disinyalir akibat salah paham antara salah satu staf DPRD dengan seorang masa aksi, hal lain yang membuat situasi memanas diduga akibat pendemo merasa diabaikan oleh Pihak DPRD Kepsul dalam hal ini Komisi III yang membidangi Pembangunan.
Beruntung situasi dapat kondunsif setelah masa aksi dipersilahkan masuk untuk hearing dengan pihak DPRD Kepsul.

Pantuan media radarkotanews, masa aksi tertahan karena pihak-pihak yang akan diajak hearing belum berada ditempat, hal ini dikemukakan Ketua Komisi III Lasidi Leko.

“Kami sudah memanggil pihak Dinas PUPR, Kesra dan Pihak Kontraktor untuk agenda Hearing Hari ini,” ujar La Sidi.

Terlihat pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) sibuk berusaha menenangkan masa aksi.
Sekwan Ibu Lili bersama stafnya berkali-kali mengingatkan masa aksi yang terus memaksa masuk ke Gedung Dewan.
Sementara itu belum terlihat petugas keamanan baik dari Pihak Dewan maupun kepolisian yang mengawal masa aksi.

Beruntung situasi dapat terkendali saat Pihak Dinas PUPR serta pihak terkait datang dan bersama anggota DPRD bersedia hearing dengan para pendemo.

Project Pembangunan Masjid Pohea yang dikerjakan beberapa tahap, diduga bermasalah, sehingga pembangunannya terhenti.

Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat Desa Pohea meradang karena Masjid tersebut menjadi kebutuhan mereka untuk beribadah.
Pendemo menuntut kejelasan pembangunan masjid bernilai 4,3 M tersebut.

Sementara itu Staf DPRD yang dikabarkan sempat bentrok dengan masa aksi menjelaskan bahwa itu hanya salah paham, Saat dimintai keterangan Merson yang ‘benjol’ dan memar dibagian kening sebelah kiri akibat bogem mentah para pendemo mengatakan,

“Saya juga kaget, diantara masa aksi ada yang saya kenal, dan saya kenal banyak basudara dari Desa Pohea. Jadi awalnya Kami baku-gara, namun dipersepsikan berbeda oleh masa aksi yang lain,” sahut Merson kepada awak media.

Sementara itu Pihak Kepolisian Polres Kepulauan Sula (Kepsul) yang mulai berdatangan, mengaku kaget dengan aksi ini karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Sesuai UU Penyampaian pendapat di Muka Umum yakni, UU No. 9/98 setiap orang atau kelompok berhak menyampaikan pendapat dimuka umum dengan sebelumnya menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
Hal ini agar kegiatan tersebut mendapat pengawalan dan penyampaian aspirasi bisa berjalan lancar.

KBO Intelkam Polres Kepsul, Bpk. Syahlan Tubaka ketika dikonfirmasi mengungkapkan,

“Tidak ada pemberitahuan dari Aliansi Masyarakat Desa Pohea, jika ada tentu kami sudah melakukan pengawalan kepada teman-tempan yang ingin menyampaikan pandangannya di muka umum,” ujar Pria yang akrab disapa Bang Alan ini.

Terpisah Anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat Ajis Umanahu ketika dimintai tanggapannya usai kegiatan hearing bersama Masyarakat Desa Pohea mengatakan.

“Sangat disayangkan jika aksi tadi tidak ada pemberitahuan resmi ke pihak terkait. Kami sangat menghormati basudara yang datang untuk menyampaikan aspirasi, namun kan harus prosedural. Toh ini juga rumah mereka, rumah rakyat, namun kan kita harus patuh pada UU,” ujar Ajis.

Pantauan Media, Hearing berakhir dengan masing-masing pihak mempelajari kontrak kerja dan RAB pembangunan Masjid Pohea, terlihat staf DPRD membawa tiga bundel Dokumen yang nantinya akan di Copy dan dibagikan masing-masing pihak untuk dipelajari. (RL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed