oleh

Nonaktif Univertas/PT; Dimana Tanggungjawab Negara?

Radarkotanews.com – Beberapa minggu terakhir ini publik disibukan dengan penonaktifan 243 Universitas/PT di seluruh Indonesia. Penonaktifan kampus yang dilakukan oleh Dikti dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pembenahan administrasi Universitas/PT, Jami nilai negara gagal untuk melindungi dan mencerdaskan anak bangsa.

Jami kuna, Menganggap negara gagal? Sebab negara terlihat lepas tanggungjawab atas persolan yang di hadapi oleh ratusan ribu mahasiswa dan alumni yang berasal dari kampus yang dinonaktifkan/ditutup.

Jika benar-benar negara berpihak dan bertanggungjawab serta ingin melindungi warganya, negara seharusnya menjadi barisan paling depan untuk memperbaiki persoalan yang dihadapi oleh kampus yang ada saat ini, Sehingga langka untuk Penonaktifan/penutupan kampus yang dilakukan Dirjen Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak menjadi monster bagi mahasiswa dan alumni lulusan Universitas/PT yang masuk dalam daftar kampus bodong seperti yang diberitakan diberbagai media cetak atau elektronik.”kata Ketua Umun Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Jami Kuna, di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Atas dasar persoalan tersebut, kami atas nama LIGA MAHASISWA NASIONAL Untuk DEMOKRASI (EN LMND) menyatakan sikap menolak segala bentuk upaya pemerintah untuk lepas tanggungjawab terhadap masa depan ratusan ribu mahasiswa dan alumni, sebab penonaktifan kampus sangat merugikan mahasiswa dan alumni di 243 Universitas/PT,”tegasnya.

Selain itu, Kami juga hendak mendesak pihak yayasan dan rektor yang kampusnya masuk dalam daftar nonaktif untuk segera berkoordinasi dengan Dikti, sebab Penonaktifan kampus telah menghambat proses penyelesasian study mahasiswa, aktivitas kampus dan perhambat alumni yang ingin mendaftar di instansi swasta maupun CPNS.

LMND juga siap mengawal dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan alumni yang terabaikan saat ini, tutur dia, Bagi LMND tidak ada alasan lain, kecuali negara harus bertanggungjawab terhadap nasib kurang lebih 100.000 ribu mahasiswa dan alumni. Mereka semua sekarang tidak jelas bahkan sebagiannya masa depan terancam karena penonaktifan kampus yang ada. Jika sudah begitu dimana tanggungjawab negara,”Sesalnya

Untuk itu, jami menambahkan, sebagai bagian dari tanggungjawab moril, kami akan mendesak agar pihak Dikti untuk memberikan kejelasan pada mahasiswa, alumni dan publik agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.”Tutupnya.(f)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed