oleh

Negara Harus Bertanggung Jawab Terhadap PHK dan Perampasan Upah Buruh Dampak Covid-19

RadarKotaNews, Jakarta – Pandemi covid-19 telah memperpuruk penghidupan klas buruh dan rakyat Indonesia. Covid-19 telah melahirkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa henti menimpa buruh.

Hal tersebut di sampaikan Koordinator
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Ernawati saat berunjuk rasa di
Kantor Kemenaker Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta selatan, Kamis (9/7/2020)

Sambung Erna, Pemerintah Seolah mengeluarkan kebijakan politik penyelamatan dunia Usaha dengan berbagai kebijakan stimulus ekonomi bagi para pemilik modal.

Namun tidak dengan Jutaan Buruh Indonesia. Dua Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah *SE.M/3.HK.04/III/2020* bulan Maret dan SE. M/6/HI. 00.01V/2020 Tentang THR Mei 2020 justru digunakan para pengusaha besar Komprador dan Pengusaha Asing sebagai momentum menambah keuntungan dengan cara memangkas upah pokok, potong mencicil THR , memPHK dengan pesangon yang tidak sesuai aturan undang-undang Ketenagakerjaan bahkan tanpa pesangon dengan dalih penyelamatan dunia usaha akibat covid.

Kemudian mempekerjakan buruh dengan status kontrak, Outsourcing, harian lepas, borongan!.

Tidak hanya itu, pemerintah dalam situasi covid gencar membedaki dirinya dengan berbagai kebijakan bantuan kepada buruh, seperti Kartu PraKerja dengan program yang tidak relevan dengan kebutuhan kongrit buruh menghadapi pandemi Covid-19, yang nyata-nyata tidak berguna!

Terakhir Erna menegaskan bahwa GSBI menolak Surat Edaran Menaker RI terkait kelangsungan usaha dan THR yang merugikan buruh dengan alasan Covid-19.

“GSBI Berharap agar Kemenakertrans dapat mengintervensi pengawasan daerah dan memproses kasus-kasus buruh agar tidak mandek,” tegas Erna. (adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed