Nakes di RS Milik Pemerintah Belum Menerima Insentif Selama 4 Bulan Terakhir

Jaringan Nakes Indonesia

RadarKotaNews, Jakarta - Setahun sudah Tenaga Kesehatan Indonesia berjuang melawan pandemi. Ribuan tenaga kesehatan bekerja di garda terdepan. Mereka adalah sumber daya manusia sekaligus aset jangka panjang bangsa Indonesia di bidang kesehatan untuk memperjuangkan kemanusiaan.

Hal itu sebagimana di sampaikan Jaringan Tenaga Kesehatan Indonesia (Nakes), dr.Fatir M.Natsir dalam pernyataan tertulisnya kepada Radarkotanews, di Jakarta, Senin (3/5/2021)

Lanjut dr.Fatir, tak bisa dipungkiri, pekerjaan sebagai tenaga kesehatan adalah pekerjaan yang penuh risiko dan konsekuensi. Mereka harus berjibaku ditengah lonjakan pasien, menghadapi ketaktersediaan fasilitas kesehatan, minimnya alat perlindungan diri, kondisi kesehatan yang rentan terkena virus, hingga berhadapan dengan kematian.

"Para tenaga kesehatan, seperti perawat dan dokter juga sering mendapatkan diskriminasi dan tindak kekerasan di masa pandemi. Tidak hanya dikasari pasien, mereka sering mendapat kekerasan verbal dan fisik dari pasien maupun keluarga pasien. Dibawah tekanan dan diskriminasi, empati dan rasa kemanusiaan adalah dasar utama mengapa pelayanan terus berjalan," bebernya

Menurut dr.Fatir, update dari akun instagram laporcovid19, pada tanggal 21 April 2021 terdapat 866 tenaga kesehatan Indonesia yang gugur melawan Covid-19 diantaranya 325 dokter, 275 perawat, 145 bidan, dan beberapa kategori tenaga kesehatannya lainnya, seperti epidemiolog, sopir ambulance, sanitarian, apoteker ahli teknologi lab medik, elektromedik dan fisikawan medik.

"Di tengah perjuangan untuk menjalani profesi kemanusiaannya, para nakes juga tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari mulai dari transport, makan, tempat tinggal, kuota internet dan lain-lain. Terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tanggungjawab yang diemban berkali lipat terutama bagi nakes perempuan. Keluarga para nakes juga terhimpit antara kebutuhan ekonomi, keinginan untuk bisa berkumpul dan bayangan resiko tertular," jelasnya

Sementara, di tengah situasi sulit dan rentan, negara belum hadir memberi perlindungan terhadap para pekerja kesehatan. "Saat ini sejumlah pekerja kesehatan dan relawan mengeluh karena belum menerima insentif selama berbulan-bulan. Ada yang belum mendapatkan insentif sejak November. Namun, ada pula yang belum mendapatkan haknya sejak Desember 2020 hingga April 2021," ungkapnya

Dikatakan dr.Fatir, memang ada informasi bahwa pemerintah mulai membayarkan insentif tenaga kesehatan. Namun pada prakteknya, pencairan insentif yang diberikan hanya untuk satu bulan insentif. Itu pun belum merata pada semua tenaga kesehatan.

"Sejumlah perawat di RS milik Pemerintah yang mempekerjakan hampir 1500-an perawat, mengaku belum menerima insentif selama 4 bulan terakhir. Demikian pula tenaga dokter di rumah sakit yang sama, yang berjumlah 249 orang juga belum menerima insentif dalam 4 bulan terakhir," imbuhnya

Dalam situasi seperti ini tentunya sangat disayangkan. Apalagi, sebagai pekerja di bidang kesehatan, menurut UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mereka berhak untuk:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;

b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;

c. Menerima imbalan jasa;

d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;

f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar

g. Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini juga, menurut dr.Fatir, bertentangan dengan UU tenaga kerja bagian kedua pasal 88 ayat 1 tentang pengupahan. “Setiap buruh atau pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei dan hari buruh nasional yang jatuh pada tanggal 8 Mei bertepatan dengan meninggalnya Marsinah, Jaringan Tenaga Kesehatan Indonesia menuntut hadirnya negara untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan para pekerja kesehatan di Indonesia.

"Negara seharusnya juga menjamin jam kerja layak, ruang kerja yang aman, hingga upah layak bagi pekerja kesehatan. Kami memandang, bahwa pembayaran insentif yang tanpa kepastian, adalah bentuk pengabaian hak-hak kami sebagai pekerja kesehatan," tegas dr.Fatir.

Berdasarkan situasi tersebut, maka Jaringan Nakes Indonesia menyatakan sikap:

Pertama, Menuntut pemerintah untuk membayarkan insentif tenaga kesehatan yang menunggak selama pandemi COVID-19

Kedua, Menuntut negara mempermudah pendataan dan birokrasi pembayaran insentif tenaga kesehatan secara adil dan merata dari pusat hingga ke daerah

Ketiga, Menuntut negara menjamin perlindungan kesehatan, jam kerja yang layak, fasilitas yang memadai bagi nakes selama pandemi.

Keempat, Menuntut negara melindungi pekerja kesehatan dari diskriminasi, kekerasan fisik, hingga intimidasi pada tenaga kesehatan.

Kelima, Ditengah korban nakes yang berjatuhan dan kasus yang terus meningkat, kami Menuntut negara untuk lebih serius dalam penangangan pandemi Covid-19, melindungi pekerja kesehatan dengan alat pelindung diri yang sesuai standar, jaminan kesehatan hingga support sistem lingkungan kerja yang manusiawi. (fy)

Penulis:

Baca Juga