oleh

MPR Saat Ini Tidak Memiliki Peran Penting Dan Hanya Sekadar Menjadi Lembaga Pajangan

Radarkotanews.com – Orde Baru yang memimpin selama 32 tahun harus ditumbangkan oleh Orde Reformasi pada tahun 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa, pemuda dan rakyat. Selama lebih dari 17 tahun orde reformasi berjalan sudah 4 kali terjadi Amandemen terhadap UUD 1945 yang dipimpin oleh Mantan Ketua MPR Amien Rais. Dari 4 kali Amandemen UUD 1945, “Jauh Panggang Dari Api” dengan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Amandemen UUD 1945 selama 4 kali mengakibatkan Demokrasi Liberal yang yang tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Sangat disayangkan apa yang telah dilakukan Amien Rais karena ia mengusulkan amendemen UUD 1945. Waktu itu, Fraksi ABRI yang seharusnya menjaga dan mempertahankan UUD 1945 juga bersikap abstain yang seharusnya anggota-anggota ABRI di DPR bersikap tegas, yaitu setuju atau tidak setuju.

Akibat amendemen ini, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tidak teratur. Salah satunya adalah MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden bukan lagi mandataris MPR.

Dan MPR saat ini tidak memiliki peran penting dan hanya sekadar menjadi lembaga pajangan. Setelah amendemen, Indonesia juga menganut sistem dua kamar, yakni DPR dan DPD. Padahal, ini tidak ada dalam UUD 1945. Keanggotaan MPR berdasarkan UUD 1945 tidak saja DPR hasil pemilu, tetapi juga berasal dari utusan daerah dan utusan golongan.

Sistem perwakilan dua kamar ini merupakan demokrasi liberal Barat yang menyusup ke dalam UUD 1945. Sebenarnya, yang menjadi masalah saat Orde Baru adalah kekuasaan Soeharto yang bisa terpilih menjadi presiden selama beberapa periode.

Dan itu sebenarnya masalah teknis, hanya tinggal dibuat aturan perundang-undangan untuk membatasi masa jabatan presiden maksimal dua kali. Jadi, bukan merombak UUD 1945 dan inilah yang tidak dipahami tokoh-tokoh Reformasi yang hanya bernafsu melakukan perombakan tanpa mengetahui latar belakang penyusunan UUD 1945.

Amendemen UUD 1945 lebih lanjut akan makin merusak tatanan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sampai saat ini, sudah empat kali Reformasi melakukan perombakan UUD 1945. “Ini tidak bisa dibiarkan dan harus kita tolak. Kita harus cepat dan sudah saatnya kita bangkit menentang rencana amendemen kelima.

Amendemen pertama sampai keempat yang dibuat MPR/DPR tidak memiliki konsistensi dengan Pembukaan UUD ’45 dan Pancasila di dalamnya. Akibatnya, semua undang-undang organik yang lahir setelah amendemen tersebut justru tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ada sebuah lembaga Amerika Serikat bernama NDI (National Democration Institute) berkantor di DPR melakukan asistensi saat dilakukan amendemen. Ini namanya pengkhianatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengkajian ulang terhadap amendemen UUD 1945 merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kajiannya membuktikan, saat ini negara dan bangsa Indonesia dalam keadaan bahaya karena telah dilucuti kedaulatannya lewat 4 kali amendemen UUD 1945.

Kita bandingkan dengan amendemen konstitusi di AS yang dilakukan secara hati-hati. Meskipun sudah berusia lebih dari 200 tahun, konstitusi AS tidak mudah dilakukan amendemen. Karena saat mengamendemen konstitusi dilakukan secara selektif, ketat, dan prosesnya sangat panjang. Oleh karena itu, solusi dari carut marut saat ini bahwa :
1. Mengembalikan UUD 1945 asli beserta GBHN yang memiliki roh dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila,
2. Menolak segala produk UU yang berasal dari Amandemen UUD 1945,
3. Perlu dilaksanakan Referendum Rakyat sebagai pemilik sah republik untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli, karena proses amandemen selama 4 kali tidak melibatkan rakyat melainkan segelintir elit salah kaprah.

Oleh :
Hari Purwanto
Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed