Merajut Persaudaraan, Persatuan untuk Indonesia Emas 2030 Dalam Momentum 94 tahun Sumpah Pemuda

Ilustrasi

Oleh: Andi Rante dan Wahyu

Indonesia yang terdiri dari 17.491 Pulau, 1340 Suku, 652 Bahasa, dan 6 Agama yang diakui oleh Negara dan beberapa aliran kepercayaan di Masyarakat dari turun temurun yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota (Kabupaten 416 dan Kota 98) di 34 Provinsi yang terbentang dari Sabang sampai merakue dan dari Miangan sampai Pulau Rote.

Historikal Bangsa kita memang diawali dari perbedaan dan perbedaan itulah yang menjadi hambatan bangsa kita sehingga terjajah selama berabad-abad lamanya dan seiring berjalannya waktu para founding father bangsa ini ternyata menyadari bahwa keberagaman ini bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak bersatu, untuk bangkit melawan penjajahan dan mewujudkan sebuah tatanan baru tetapi karena keberagaman ini adalah sebuah kekayaan yang dimana ketika kekayaan itu dimanfaatkan sebaik mungkin akan mendatangkan sebuah faedah yang luar biasa, potensi itu jika disatukan maka akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang dikemas dalam sebuah jalinan persaudaraan yang kokoh dalam wadah persatuan.

Sejarah peradaban manusia adalah sejarah perebutan kekuasaan untuk memiliki sumber daya - sumber daya. Setidaknya ada 3 sumber daya di sini, yaitu sumber daya energi, pasar dan manusia. Inilah yang menjadi target perebutan. Apalagi pondasi ilmu ekonomi kapitalis telah menegaskan bahwa sumber daya alam dan energi sangatlah terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Maka yang terjadi adalah free fight liberalism; homo homini lupus; yang kuat memangsa yang lemah. Padahal, kata Mahatma Gandi, sumber daya yang ada di bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi tidak untuk keserakahan segelintir orang.

Thomas L. Friedman Dalam bukunya "The World is Flat", Friedman menjabarkan bahwa abad XXI adalah abad di mana dunia ini seperti datar, karena semua manusia mudah sekali terhubung dan berkomunikasi meskipun jarak ribuan kilometer dan benua serta samudera memisahkan mereka. Sebuah gambaran bahwa manusia saling membutuhkan dan tidak dapat disekat-sekat oleh batas demarkasi bernama negara. Inilah yang diistilahkan dengan global village, yang punya slogan baru "mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat".

Lebih jauh, David C. Korten dalam bukunya "The post-corporate world : life after capitalism", mengetengahkan sebuah pandangan bahwa kita harus ke luar dari kapitalisme dan memulai sebuah kehidupan baru yang lebih adil bagi semua. Lalu bagaimana tatanan dunia masa depan ? Apakah seperti yang diprediksikan oleh Samuel Huntington dalam bukunya "Clash of civilizations", yaitu terjadinya benturan antara peradaban Barat, China, India, Islam, dan seterusnya?

Kehadiran Pandemic Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu, menjadi variable paling menentukan bagi pergeseran gerak tatanan sosial ekonomi global. Mekanisme kapitalisme yang menghendaki kondisi yang borderless antar Negara dan penggunaan masif technology information, benar-benar mendapatkan durian runtuh dari situasi krisis kemanusiaan pandemic covid-19 ini. Akibatnya, kehidupan sosial ekonomi kelompok sosial mayoritas (menengah-bawah) menjadi rentan dan semakin tidak pasti (uncertainty).

Stabilitas politik dan demokrasi suatu Negara menjadi sektor yang paling terasa dampaknya dari benturan ideology. Meningkatnya eskalasi diplomatic antara dua Negara besar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok menandai akan dimulainya rematch dua punggawa ideology besar dunia setelah perang dingin.

Praktek pembangunan ekonomi yang jauh dari asas kekeluargaan (sosialisme) seperti yang digariskan oleh pasal 33 UUD 1945. Penguasaan Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang diliberalisasi kepada mekanisme pasar seperti yang diterjemahkan melalui UU Omnibus Law Cipta kerja (UU No. 12 Tahun 2020) semakin mempertegas penyimpangan strategi pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Seluruh element bangsa Indonesia secara spesifik memaknai gejala dan dinamika kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ini dengan senantiasa berupaya membangun basis pemikiran yang ideologis dan inovatif kepada generasi muda (millennial).

Pemuda yang dalam proses pembinaan dirinya seyogianya selalu ditempatkan dalam diskursus kebangsaan dan Ke-Ummatan sebagai motif perjuangannya, sehingga bisa memahami akan potensi dan petaka yang mungkin akan dihadapi bangsa ini. Berbagai ancaman kedaulatan bangsa dan kerentanan sosial yang merupakan bentuk nyata dari praktek ketidak-adilan sosial bangsa dan ketidak-percayaan public terhadap penyelenggara Negara (social distrust) ini harus sebisa mungkin dicarikan solusi permanennya

Pramoedya Ananta Toer pernah menyatakan bahwa “sejarah dunia adalah sejarah orang muda” dan memang, pemuda dan mahasiswa telah memainkan peran yang menentukan di persimpangan sejarah penting dalam perkembangan politik negara sebagai latar belakang dari perubahan-perubahan sosial dan politik yang mereka alami.

Pemuda Indonesia mencakup seperempat dari masyarakat Indonesia dan perkembangan pemuda sangat menentukan perkembangan sosial ekonomi masa depan negara saat bonus demografis tercapai. Pemuda memainkan peran yang menentukan di semua persimpangan sejarah perkembangan politik Indonesia, khususnya gerakan mahasiswa. Namun, transformasi sistem politik di awal tahun 2000-an telah membuat kemerosotannya menjadi marginalisasi dan menyebabkan polarisasi yang ditentukan oleh kelompok konservatif kanan dan kelompok kiri progresif yang demokratis dan liberal yang mendefinisikan politik Indonesia selama sebagian besar dari masa dua dekade terakhir.

94 Tahun sumpah pemuda yang diperingati hari ini 28 Oktober 2022 seyogianya bukan hanya menjadi momen perayaan hari sumpah pemuda akan tetapi harus menjadi momentum kebangkitan dan memperkuat pondasi untuk menyongsong tahun tahun berikutnya yang dimana dipenuhi dengan tantangan dan permasalahan. Pada tahun 2024 mendatang merupakan tahun perayaan pesta demokrasi yang dimana dilakukan ditengah ancaman resesi global, ketegangan geopolitik dan Ancaman perubahan Iklim yang menjadi tantangan bagi kita semua, sebagai upaya untuk menghadapi hal tersebut tentu membutuhkan peran dari kita semua untuk menciptakan persaudaraan yang erat dalam bingkai persatuan.

Sebagai pemuda yang mempunyai populasi sebanyak 64,92 juta jiwa pada 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah itu setara dengan 23,90% dari total populasi Indonesia. Harus terlibat langsung dalam pesta demokrasi dan aktif serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa pentingnya persatuan dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut yang dimana kita ketahui bahwa terjadinya perpecah belah bangsa kita pada umumnya banyak terjadi pada saat momentum pesta demokrasi. Oleh karena itu, peran kaum pemuda, kaum terdidik yang berada pada usia produktif harus terjun langsung guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Tujuan politik bisa terwujud jika kesadaran akan tujuan politik itu bisa dipahami secara bersama-sama, pemahaman yang sama akan tujuan politik tersebut bisa didapatkan dari sebuah pendidikan politik dari dini. Selain pendidikan politik dimasyarakat, tatanan demokrasi kita memang perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan. Tatanan demokrasi kita sekarang seharusnya bisa melahirkan seorang pemimpin yang bukan hanya populer tapi lebih mengedepankan kualitas. Kedepan ini harus menjadi tujuan bersama baik Pemerintah, Partai Politik, Ormas, Media dan seluruh pilar pilar demokrasi agar potensi potensi yang menjadi pemicu gejolak itu bisa diminimalisir.

Oleh karena itu, Sebagai salah satu simpul kekuatan pemersatu bangsa, Pemuda tentu bertanggung jawab untuk membantu Negara dalam menciptakan situasi sosial politik yang stabil dan iklim ekonomi yang kondusif. Kita juga harus menyadari bahwa disharmonis, kesenjangan serta distrust yang terjadi di masyarakat banyak timbul karena pesta demokrasi.

Potensi ini tak bisa dicegah karena Kesadaran akan persaudaraan dalam alam demokrasi yang perwujudannya dilihat dari perhelatan politik itu tidak bisa dicapai sehingga tujuan utama dari politik itu sendiri tak terwujud yang dimana tujuan utama sistem perpolitikan Indonesia telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945; Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Mewujudkan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia).

*) Penulis adalah (Ekonom Milenial) Badan Pimpinan ISMEI 2015-2028 dan (Badan Pimpinan ISMEI 2018-2021)

Penulis:

Baca Juga