Menyoal Pembatalan Haji 2021

Pemerhati Masalah Ummat, Siti Nur Ainun Ajijah (Ist)

Oleh: Siti Nur Ainun Ajijah

Kementerian Agama RI resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia.

Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran kemarin. Dengan adanya kebijakan ini, maka jemaah haji asal Indonesia batal berangkat untuk kedua kalinya setelah pembatalan dilakukan pada 2020 lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers belum lama ini. Yaqut mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perihal Pembatalan Keberangkatan Haji tersebut.

Selain itu, alasan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini menurutnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi yang juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi lewat akun Twitternya telah menyebutkan 11 negara yang diperbolehkan (meski bukan untuk urusan ibadah haji) masuk ke Arab Saudi seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia hingga Uni Emirat Arab. Sayangnya, Indonesia masih belum masuk ke dalam daftar tersebut. (www.cnbcindonesia.com)

Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 menuai kontroversi. Di tengah polemik, muncul perkiraan dan dugaan-dugaan atas keputusan pembatalan haji 2021 ini. Pemerintah pun menepisnya. Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ada sejumlah pertimbangan pemerintah yang dijadikan alasan keputusan ini dibuat. Meski pertimbangan-pertimbangan itu sudah dijabarkan tetapi tidak mampu meredam berbagai pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan ibadah haji yang diampu oleh negara hari ini, seperti soal dana haji.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun menjamin dana haji aman. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan dana haji dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Muhadjir pun menepis, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji. BPKH, sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. (news.detik.com)

Penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 resmi dibatalkan pemerintah, setelah satu tahun sebelumnya juga batal diberangkatkan karena masih maraknya wabah pandemi covid-19 hingga saat ini. Keputusan ini merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi, tentunya keputusan ini cukup membuat hati masyarakat khususnya kaum muslim kecewa pasalnya setelah penantian yang cukup panjang dan berharap tahun ini bisa berangkat ternyata pun batal untuk diberangkatkan.

Keputusan pembatalan ini juga mendapatkan dukungan dari komisi VII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021 lalu. Pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Sebagai masyarakat umum tentu saja hanya bisa menerima dan pasrah akan putusan, tetapi tetap menyisakan problem yaitu menguatnya ketidak-percayaan masyarakat terhadap kinerja penguasa dalam mer’ayah rakyat setelah berbagai kesengsaraan dan penderitaan mendera akibat berbagai kebijakan penguasa lainnya yang dirasa menzhalimi rakyat. Kebijakan zhalim merugikan masyarakat akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme.

Zhalim karena sudah kedua kalinya penguasa membatalkan pemberangkatan jamaah haji dengan alasan wabah padahal ada prokes yang bisa jadi solusi. Juga termasuk pengelolaan dana haji yang disinyalir dikelola dengan peruntukan selain ibadah haji. Pun karena alasan nation state, belum ada koordinasi penguasa dengan otorita Arab Saudi hingga 2 bulan jelang ibadah haji. Tentunya butuh solusi shahih untuk menuntaskan berbagai masalah ini.

Saatnya beralih kepada Islam, agama terakhir yang Allah turunkan sekaligus Ideologi (pandangan hidup) manusia agar manusia dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan fitrahnya. Terlihat dari bagaimana Islam mengatur masalah aqidah, ibadah, pakaian, makan, minum, begitu juga dalam hal bernegara semua lengkap diatur oleh Islam seperti Firman Allah:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (Q.S Al-Maidah ayat 3)

Begitu juga bagaimana dalam Islam dengan kewajiban-kewajiban negara terhadap masyarakat untuk menjadi ra’in (Pelindung) dalam hal ini negara menjamin dan melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat. Islam menghilangkan nation state dan menyatukan kaum muslim dalam 1 kepemimpinan Islam (negara Islam).

Beragam sarana dan bantuan disiapkan negara agar menyempurnakan kewajibannya terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang, termasuk menjamin pelaksanaan ibadah haji. Firman Allah SWT:

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ࣖ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya).” (Q.S. Al-Ma’idah ayat 50)

Maka kembali kepada Islamlah sebagai satu-satunya pilihan untuk seluruh umat di dunia karena hanya dengan Islam aturan yang paling sempurna mengatur kehidupan ini sesuai dengan fitrah manusia sehingga kehidupan yang nyaman, tentram, berkah dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia InsyaAllah. Wallahu a’lam bishawab.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga