Menpan RB: Status Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Akan Dihapus

RadarKotaNews, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa status tenaga honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada 2023 mendatang.

"Itu berarti tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Terkait tenaga honorer sambung dia, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023, namun hanya ada dua jenis tenaga kerja di instansi pemerintah, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll)," jelasnya.

Tahun ini pemerintah bakal mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

"Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital," jelas Tjahjo

Sehingga, kata dia, Pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

"Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan," pungkasnya. (ipk)

Penulis:

Baca Juga