oleh

Menkopolhukam : Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf ke PKI

 

radarkotanews, Jakarta – Didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Noermantyo dan Menteri Pendidikan Anis Basweda akhirnya Menkopolhukam Luhun Binsar Panjaitan (LBP) bertemu massa aksi anti PKI yang baru selesai mengelar Simposium di Balai Kartini.  Tampak beberapa punggawa Simposium Balai Kartini juga ikut dalam rombongan yang diterima Menkopolhukam seperti Letjend Purn Kiki Syaknari, Laksmana Purn Subianto, May Jend Purn Kivlan Zein, Habib Rizieq ( Ketua FPI), Alfian Tanjung, KH. M.Alkhathat, Mayjen (Purn) Budi Sudjana.

Imam Besar Front Pembela Islam Habib Riziq mengatakan PKI sudah melakukan opini yang salah dimana dikatakan sama orang PKI bahwa yang merupakan korban adalah mereka padahal yang dibantai PKI adalah umat islam. Jangan sampai opini PKI meluas dan meresahakan rakyat Indonesia terutama umat islam.

“Jangan sampai rekonsiliasi merugikan umat islam,” Ucap Imam Besar FPI saat pertemuan dengan Menkopolhukam, Jakarta (36/2016).

 

Menurut Riiq, umat islam banyak yang meninggal dibantai orang-orang PKI, jangan membuka luka lama yang bisa mengakibatkan bahaya buat bangsa. Negara diminta agar tidak melarang Polri dalam melakukan tindakan terhadap lambang atau simbul-simbol PKI.

“Revolusi mental itu cara-cara PKI maka harus dihilangkan,” tandasnya.

Menkopolhukam LBP dalam tanggapannya mengatakan pelanggaran HAM berat masa lalu sering menjadi sorotan dunia, seperti Peristiwa tahun 65/66, Petrus tahun 1982/1985, Talangsari Lampung tahun 1989, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi dll.

“Kami ingin menyelesaikan pelanggran Ham di Indonesia,” tuturnya.

LBP menjelaskan bahwa Pemerintah tdak akan minta maaf kepada PKI dimana peristiwa G.30 S PKI korbannya kebanyakan TNI. Pemerintah masih mengakui TAP MPRS No. XXV tahun 1966 dan saya sendiri tidak akan mengenai PKI tidak akan lari dari ketentuan dan aturan yang berlaku di Indonesia.

“Mengenai PKI pemerintah tetap berpegang kepada TAP MPRS No. XXV tahun 1966,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama Mendikbud Anis Baswedan menyampaikan bahwa pelurusan sejarah merupakan hal yang sangat penting, masalah budi pekerti, Pancasila dan UUD 1945 akan di masukan dalam kurikulum lagi dan menghapus masalah porno grafi. (EK)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed