Mengundang Investor Asing Membangun IKN Baru, Haruskah?

Photo: Novianti Noor (Pemerhati Masalah Umat)

Oleh: Novianti Noor

Delegasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang infrastruktur mengundang investor dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk ikut berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan salah satu delegasi Kadin Finsensius Mendrofa yang ikut dalam UEA Business Forum yang digelar di Jumeirah Madinat Conference Center Dubai, UEA, Kamis 4 November 2021.

Pertemuan business to business (B to B) tersebut, menurut Finsensius, merupakan momentum besar untuk meningkatkan kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Pertemuan B to B yang digagas oleh Kadin Indonesia menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Hal ini selaras dengan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), termasuk pembangunan IKN baru. (ekonomi.bisnis.com)

Demikian menariknya Kaltim dengan berbagai sumber daya alamnya ditambah sebagai calon Ibukota Negara baru yang ditargetkan segera dibangun, telah mengundang masuknya para investor asing dengan dalih membantu pembangunan dan perekonomian negara khususnya wilayah Kaltim. Bahkan di akhir Oktober 2021 lalu perwakilan Uni Eropa pun menyatakan tertarik berinvestasi di pembangunan perkantoran IKN baru. (antaranews.com/berita)

Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk menjadi Ibu Kota Indonesia baru oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan itu diumumkan di Istana Negara, Jakarta Pusat, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Wacana perbincangan tentang perpindahan ibu kota semakin hari semakin menghangat saja. Pasalnya, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024.

Terlepas dari kapan terlaksana perpindahan ibu kota terjadi, ada hal yang harus dicermati, yaitu terkait dana yang dibutuhkan untuk proyek ini. Jika seluruhnya ditanggung oleh negara kita, tentu saja tidak menjadi masalah. Tapi jika tidak, ini akan menjadi bahaya bagi negeri ini. Pemerintah menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Sungguh biaya yang fantastis! Padahal utang luar negeri kita sudah sangat banyak.

Pemerintah pun memastikan pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak akan menggunakan dana pinjaman atau utang sepeser pun. Pemerintah pun menyiapkan berbagai skema. Mulai dari Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sampai dengan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA). Ajakan investasi yang dibalut dengan kata “kerja sama” tentu saja disambut baik oleh para investor asing, yang faktanya menerapkan sistem ekonomi kapitalisme sekuler.

Terlihat memang tidak ada yang salah dari investasi ini. Negara asing menanamkan modalnya di negeri kita atas nama pembangunan. Akan tetapi, jika dicermati secara mendalam, ini merupakan bahaya besar yang justru mengancam negeri ini. Karena investor asing yang akan berinvestasi merupakan negara kapitalis sekuler yang menggerakkan roda perekonomian dunia. Dengan investasi di bidang strategis dan sangat vital merupakan bahaya yang justru mengancam negeri ini.

Dalam sistem kapitalisme, hadirnya para pemodal (investor) dianggap sebagai jalan keluar atas problem ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kapitalisme menganggap bahwa makin banyak para pemodal, masalah ekonomi rakyat kecil pun akan teratasi. Sayangnya, teori ini tak seindah angan-angan. Alih-alih mengurai masalah ekonomi, kapitalisme justru menciptakan jurang yang lebar antara pemilik modal dan rakyat. Kekayaan suatu negara dapat saja dimiliki oleh segelintir orang, sementara rakyat lainnya harus mati-matian berjuang untuk bertahan hidup. Belum lagi kebijakan ala kapitalisme yang membuka celah investasi pada ranah kepemilikan umum seperti tambang, hutan, eksploitasi bawah laut, juga beberapa aset-aset strategis lainnya.

Tidak ada makan siang yang gratis dalam sistem kapitalisme. Investasi yang digadang-gadang akan membawa keuntungan bagi du belah pihak bagaikan angan semata dan tak pernah berpihak bagi negeri ini. Bagaimana tidak? Kekuatan politik dan kemandirian negeri ini telah tergadai oleh utang luar negeri yang menggunung. Mengundang negara lain untuk berbondong-bondong masuk ke negeri ini untuk berinvestasi menunjukkan betapa lemah negeri yang penuh kekayaan alam yang berlimpah. Kran investasi dibuka lebar menunjukkan ketergantungan terhadap asing dan utang semakin besar. Akibatnya negara semakin terjerat, tidak berdaulat, mudah didikte oleh asing. Bagaikan menggadaikan negeri ini kepada negara asing.

Namun merupakan suatu hal yang mustahil memutus investasi asing jika masih berkubang dalam sistem kapitalisme sekuler ini. Sebab, Kapitalismelah yang meracuni pengaturan politik dan ekonomi negeri ini, menjadikannya liberal, yang justru mewujudkan neoliberalisme dan neoimperialisme di negeri yang harusnya merdeka. Dan satu-satunya jalan agar bisa terbebas dari dominasi asing ini adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Karena sistem Islamlah yang akan mampu mewujudkan kemandirian politik dan ekonomi bangsa. Tidak bergantung kepada negeri kafir penjajah.

Begitupun dengan pembangunan IKN Baru yang bisa terwujud tanpa campur tangan asing dengan penerapan Islam kaffah. Pengelolaan ekonomi syariah, pemasukan negara yang diperoleh dengan tata cara sesuai syariat, mengelola mandiri SDA yang dimiliki sesuai ketentuan syara’. Pengelolaan harta milik umum dan milik negara secara optimal dan penuh amanat sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat.[*]

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga