Menguak Bahaya Kapitalisasi Pariwisata di Bumi Etam

Novianti Noor (Pemerhati Masalah Umat)

Oleh: Novianti Noor

Dalam acara peresmian Rumah Adat Lamin Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Dubes Slovakia memberikan kesan yang baik dan senang dengan keindahan objek wisata Pulau Maratua yang terletak di Kabupaten Berau. Potensi pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur, dilirik oleh masyarakat di luar negeri.

Hal ini disebut oleh Sekprov Muhammad Sa'bani. Ia mengatakan dalam kegiatan launching rumah Adat Lamin Anjungan Kaltim. Ketika bertemu dengan duta Besar Slovakia untuk RI Jaroslav Chlebo.

Sa’bani berharap para Dubes negara sahabat khususnya Dubes Slovakia bersedia melakukan promosi wisata sekaligus mendatangkan investor untuk pembangunan sejumlah objek wisata yang ada di Kaltim. Menurut Sa'bani, Chlebo pernah ke Maratua sebelum pandemi Covid-19. Ke depan, ada kerja sama antar dua negara khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. (kaltim.tribunnews.com)

Tak hanya Pulau Maratua yang menjadi objek pariwisata di Kaltim. Potensi Sungai Mahakam di Kota Samarinda akan menjadi destinasi wisata internasional di masa yang akan datang. Menurut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi ketika melakukan susur Sungai Mahakam. Hadi mencatat, kurang lebih ada 10 kali membawa tamu dari luar Kaltim untuk melakukan susur Sungai Mahakam. Bahkan, Dubes Malaysia untuk Indonesia turut menikmati suasana susur Sungai Mahakam. (kaltimprov.go.id)

Tak hanya itu, salah satu destinasi wisata di Kukar yang mendapat perhatian serius yaitu Taman Gubang. Destinasi wisata di kawasan danau di Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Sebrang juga mengundang perhatian Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim. Pihaknya nanti akan berkerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan pariwisata di Kaltim. (www.kutairaya.com)

Keindahan alam Bumi Etam nan eksotik tengah diangkat oleh pemerintah agar mendapat perhatian baik bagi wisatawan dalam ataupun luar negeri. Gencarnya dipromosikan sektor pariwisata karena keberadaannya digadang-gadang sebagai sumber PAD yang akan menggantikan sektor pertambangan. Saat ini, Pemerintah terus menggenjot sektor pariwisata karena tak hanya menjadi salah satu sumber PAD, juga mampu menyumbang devisa negara dan bahkan diharapkan secara langsung dapat menggerakkan perekonomian rakyat.

Namun, alih-alih ingin menggerakkan perekonomian, sektor pariwisata justru hanya memberikan keuntungan hanya bagi para pemilik modal. Lagi-lagi rakyat hanya mendapat reremahan yang berserakan. Pemerintah mengundang para investor untuk membangun infrastruktur dan meyakinkan bahwa pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan. Padahal jelas sumber pembiayaannya berasal dari utang.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu mensejahterakan negeri dan rakyat bagaikan ilusi saja. Karena keuntungan sektor pariwisata hanya berlari kepada pemilik modal. Belum lagi masalah alih fungsi lahan, dimana kepemilikan hotel berbintang, resort, property, fasilitas atau kawasan wisata telah beralih dari masyarakat lokal pada pemilik modal. Tidak hanya dimiliki oleh kapitalis lokal, namun juga kapitalis asing.

Di sisi lain, pariwisata merupakan jalan masuknya pemikiran asing yang bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Masuknya liberalisasi yang menjadi ruh kapitalisme, tentu amat mudah menggiring gaya hidup masyarakat dunia memasuki era ekonomi wisata (leisure economy). Paham sekularisme memang meniscayakan dunia menjadi tempat untuk bersenang-senang Kontak antara penduduk lokal dan turis asing akan menyebabkan pertukaran budaya yang berujung kepada transfer nilai.

Masyarakat yang tinggal di daerah wisata, akan perlahan terkikis pemahaman agama dan menjadi “ramah” terhadap ide liberal yang dibawa masuk. Perubahan gaya hidup, bahasa, cara berpakaian, jual beli yang haram hingga toleran terhadap perilaku wisatawan yang melakukan kemaksiatan.

Dengan semakin majunya sektor pariwisata di sistem kapitalisme ini akan menghantarkan kepada budaya liberal yang semakin kental di wilayah wisata. Masyarakat menjadi permisif terhadap budaya baru yang masuk, menerima kebebasan bertingkah laku bahkan sampai meniru perilaku itu. Ditambah lagi permintaan terhadap miras dan prostitusi yang selalu mengitari kawasan wisata. Inilah wujud liberalisasi budaya yang disuntikan ke negeri-negeri kaum Muslimin.

Pariwisata dalam pandangan kapitalisme adalah merupakan ajang bisnis. Berorientasi profit, bebas nilai. Semua dapat “dihalalkan” asal mendapatkan keuntungan. Tak peduli kerusakan terutama pergeseran nilai dan akidah yang diakibatkan liberalisasi pariwisata. Di sisi lain, sumber ekonomi dibiarkan. Ekploitasi masif terjadi pada sumber daya alam dibiarkan saja. Padahal, jika dikelola dengan benar sesuai dengan syariat Islam sumber daya alam yang melimpah ruah, maka akan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Bila melihat pariwisata dalam sistem kapitalisme, maka kita akan mampu melihat berbagai kerusakan dan kerugian bagi umat. Namun berbeda halnya dengan sistem pariwisata di dalam peradaban Islam. Di dalam Islam, pariwisata dikelola oleh negara dengan tujuan dakwah dan propaganda. Yang bertujuan untuk membangun dan mengokohkan keimanan hamba kepada Rabb-Nya. Dengan merasa takjud mengamati keindahan ciptaan-Nya.

Di dalam peradaban Islam pariwisata bukanlah sumber devisa negara terlebih lagi sumber Pemasukan Asli Daerah (PAD). Sumber pembiayaan negara, diambil dari Fai, kepemilikan umum, dan zakat. Negara akan menjadi pengelola kekayaan milik umum dan dimanfaatkan hasilnya hanya untuk rakyat. Keindahan alam yan menjadi objek wisata hanya dijadikan sarana guna untuk menyebarkan Islam. Mengagumi keindahan ciptaan Rabb guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Tak hanya itu, cagar budaya juga dimanfaatkan guna menyampaikan bukti-bukti sejarah autentik perihal kejayaan Islam dan sejarah penyebaran Islam di seluruh muka bumi. Benda-benda sejarah dikumpulkan dalam museum yang dijadikan sebagai wisata edukasi guna melihat masa kemasan penyebaran agama Islam.

Sungguh, fungsi pariwisata dalam Islam akan sulit dioptimalkan dalam sistem kapitalisme. Jangankan berdakwah di tempat pariwisata, dalam sistem sekuler yang diadopsi negara ini, untuk berdakwah di masjid saja diawasi. Berdakwah dipaksa sesuai dengan kepentingan rezim berkuasa, rezim yang telah jelas memusuhi Islam. Maka dari itu, mari kita wujudkan negara yang mampu memfungsikan pariwisata sebagai syiar Islam, bukan syiar liberal. Wallahu a’laamu bi as-showwab.[*]

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga