Mengokohkan Peran MUI di Pemerintahan

Oleh: Kristi Widyastuti

Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Istilah ini sangat tepat untuk menggambarkan kisruhnya lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Usai penangkapan salah satu anggota MUI yang diduga terlibat jaringan terorisme oleh Densus 88, sehingga MUI mendapat isu akan dibubarkan. Isu ini pertama kali muncul di youtube dan menjadi viral.

Wakil ketua umum MUI, Anwar Abbas mengatakan isu bubarkan MUI adalah logika yang sesat, menurutnya kalau mau menangkap seekor tikus jangan lumbung padinya yang dibakar. Kalau ada anggota komisi fatwa yang diduga teroris lalu meminta MUI nya dibubarkan, jelas tidak dibenarkan. (m.republika.co.id)

Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII), Nasrullah Narada ikut menanggapi isu pembubaran MUI dengan menegaskan hal itu merupakan ide dan gagasan yang konyol. Munculnya ide ini terkesan berasal dari kelompok yang tidak senang kepada umat islam karena dendam masa lalu. (m.republika.co.id)

MUI adalah lembaga penting bagi Indonesia, sebagai pengayom umat Islam. MUI juga berperan sebagai mitra pemerintah hal ini disampaikan oleh Cholil Nafis. Ketua MUI ini juga menyebutkan pihak yang mengeluarkan isu pembubaran MUI adalah orang yang tidak bisa membedakan urusan personal dan lembaga.

Pemerintah merespon isu pembubaran MUI melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa kedudukan MUI sangat kokoh, lantaran disebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu MUI tidak mudah dibubarkan. (www.pikiran-rakyat.com)

Sebagai lembaga Independen MUI berperan membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Seperti mengeluarkan fatwa kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Tuntutan pembubaran MUI menunjukan adanya pihak-pihak yang selalu mencari kesempatan untuk menghalangi suara kritis ulama. Apalagi MUI saat ini mulai tegas membela ajaran Islam dan mengoreksi pemerintah. Sehingga, penangkapan anggota MUI yang diduga sebagai teroris lantas dimanfaatkan oleh sebagian kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk membubarkan lembaganya.

Bukan kali ini saja lembaga atau organisasi yang kritis mengoreksi pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat mendapat perlawanan. Sebelumnya ada HTI dan FPI telah dibubarkan dan dicabut badan hukum serta izin organisasinya lantaran tsiqoh menyerukan Islam. Padahal lembaga dan organisasi yang gencar menyuarakan kebenaran ajaran Islam merupakan aktivitas dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. Namun mirisnya, mereka sering mendapatkan halangan karena adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Islam bangkit kembali.

Sesungguhnya, menyampaikan kebenaran agama Islam adalah wajib hukumnya seperti yang disampaikan Allah dalam Al Qurannya,

وَلَا تَلۡبِسُوا الۡحَـقَّ بِالۡبَاطِلِ وَتَكۡتُمُوا الۡحَـقَّ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

"Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya" (QS Al-Baqarah: 42).

Kebenaran dalam agama Islam adalah mutlak. Sehingga apabila pemerintah melakukan pelanggaran maka sudah sepatutnya adanya MUI yang dapat mengkritisi dan menjadi penasehat. Dengan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, serta mengembangkan akhlakul karimah akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan memiliki pemahaman Islam yang benar. Di sinilah peran MUI sebagai lembaga yang membimbing, mengayomi, dan membina kaum muslimin termasuk para penguasa di Indonesia sangat diperlukan.

Oleh karena itu, lembaga dan organisasi Islam yang ada saat ini diharapkan dapat tegas menyuarakan kebenaran dan membela ajaran Islam demi menjaga tatanan negara sehingga dapat selaras dalam kehidupan.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial

Baca Juga