Mengawal Janji Jenderal Moeldoko Terkait KSP Sebagai Jembatan Presiden dengan Rakyat

Jenderal (Purn) Moeldoko

Oleh: Imam Maksum Amrullah

Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 17 Januari 2018 resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 11p Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia.

Dengan dilantiknya Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini, Presiden Joko Widodo telah tiga kali mengganti Kepala KSP sejak menjabat sebagai Presiden RI ke-7. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala KSP. Kemudian posisinya diganti oleh Teten Masduki setelah politikus senior Partai Golkar itu digeser menjadi Menkopolhukam pada perombakan Kabinet Kerja periode pertama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

KSP dan Tanggung Jawab Negara

Pada hari Rabu, 23 Oktober 2019, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko resmi mengemban amanah kembali sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan. Dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis, Presiden Joko Widodo membentuk Kantor Staf Presiden dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.

Moeldoko dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan karena mampu melaksanakan tugas dan fungsi adanya Kantor Staf Kepresidenan dengan profesional. Dirinya berhasil mewujudkan adanya Nilai Holistik di lingkungan KSP dengan menekankan pentingnya bekerja dan mengabdi secara keseluruhan serta saling berkaitan. Nilai Holistik KSP yang dibuatnya adalah Integritas, Berorientasi Publik, Handal, Kolaboratif dan Loyal.

Dengan adanya struktur organisasi yang lengkap dan mumpuni, Kantor Staf Presiden memiliki seorang Kepala Staf Kepresidenan dibantu seorang Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Memiliki paling banyak 5 (lima) orang Deputi, dan paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus serta seorang Kepala Sekretariat. Kelima Deputi dan Staf Khusus masing-masing bagian yang dimiliki KSP mempunyai tugas dan fokus bidang yang berbeda. Diantaranya, Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Deputi III Bidang Perekonomian, Deputi IV Bidang Infomasi dan Komunikasi Politik, dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia.

Kelengkapan yang dimiliki KSP dirasa cukup untuk membantu mensukseskan program pemerintah terkhusus agar dapat mendukung tercapainya Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’aruf Amin. Memiliki tugas yang sangat kompleks, mengharuskan semua elemen yang ada di KSP harus mampu bekerja layaknya Buldoser, semua harus tuntas dan cepat. Seperti yang diutarakan oleh Jenderal Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Dengan begitu, adanya KSP sebagai jembatan Presiden dengan rakyat merupakan komitmen untuk memberikan kualitas layanan terbaik kepada pengguna layanan yaitu rakyat, dengan harapan juga mampu mengimplementasikan nilai dan arahan RPJMN 2020 – 2024.

Janji KSP Menjadi Tali Sambung Presiden dengan Rakyat

Dengan penduduk mencapai lebih dari 275.000.000 jiwa, hal tersebut otomatis tercipta adanya keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya mewujudkan suasana yang aman, tenteram, damai, serta sejahtera. Dalam hal mewujudkan 9 (sembilan) Nawacita Kedua misalnya, KSP harus mampu merealisasikan itu dengan cepat dan responsif. Karenanya hal demikian merupakan bagian dari tugas KSP sebagai motor penggerak utama tercapainya Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

Tugas pengabdian yang patut disoroti KSP dari segi fundamental adalah tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia serta penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Hal demikian juga merupakan bagian kecil dari Nawacita Kedua Misi Presiden dan Wakil Presiden yang harus diwujudkan oleh KSP. Peningkatan kualitas layanan terbaik untuk rakyat juga harus serius ditangani, agar hal kecil yang diinginkan rakyat bisa tersampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Walaupun ada beberapa sektor fundamental tugas yang belum sempurna ditangani oleh KSP, harus diakui bahwa KSP juga sudah banyak melakukan pendekatan aspiratif kepada rakyat agar dan menjadi penyambung antara rakyat dengan Presiden. Seperti hal adanya program KSP Mendengar, program tersebut patut diapresiasi karena KSP telah mampu dan siap untuk selalu terbuka menerima kritik dan saran membangun dari masyarakat. Program KSP Mendengar telah mampu merambah seluruh sektoral masyarakat, dari mulai organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, Kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Menindak lanjuti pernyataan KSP Moeldoko, dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu dan takut untuk mengadukan berbagai persoalan yang menyangkut kinerja pemerintah. “Kantor Staf Presiden itu jembatan antara Presiden dengan rakyat, jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan kerja pemerintah silahkan datang ke KSP.” Ujar Moeldoko, Jum’at, 06 Januari 2023 di Jombang.

Moeldoko berkomitmen menjadikan KSP sebagai rumah pengaduan terakhir. Dirinya selalu menekankan kepada seluruh staf agar semaksimal mungkin menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut dengan rakyat. Pesan itu disampaikan dengan harapan agar semua lapisan masyarakat senantiasa bersama pemerintah dapat bekerjasama mewujudkan cita-cita bangsa dan memajukan Negara.

Namun, ada hal yang patut dikritisi terkait keberpihakan program pemerintah dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Diantaranya keberpihakan program peningkatan kualitas mutu SDM melalui acara keagamaan, berharap acara seperti itu juga dapat menyentuh semua keinginan SDM dari generasi Islami yaitu Santri di Pondok Pesantren. Agar program acara keagamaan dapat terwujud secara menyeluruh dan rata, juga tidak serta merta dari golongan yang memiliki Privilege saja yang dapat merasakan itu.

Membangun generasi Islami dari kalangan santri di Pondok Pesantren yang ada diseluruh Indonesia, merupakan kesadaran kolektif untuk proses pembangunan bangsa. Juga bagian dari integrasi penguatan program strategis pemberdayaan berbasis santri dan pesantren. KSP dibawah komando Sang Jenderal Moeldoko harus mampu turut mengimplementasikan Alinea ke IV pembukaan UUD 1945, implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, implementasi UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 tentang Moderasi Beragama.

Mengapa demikian, karena tugas KSP yang diminta Presiden Joko Widodo juga sebagai Delivery Unit yang salah satunya mengawasi jalannya kinerja Kementerian. Yang demikian dikarenakan KSP merupakan lembaga non-struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan program prioritas nasional agar terwujudnya visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

Oleh karena itu, janji Jenderal Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia untuk menjadikan Kantor Staf Kepresidenan sebagai rumah pengaduan terakhir dan tempat tersambungnya Presiden dengan rakyat patut di apresiasi dan dikawal demi pemenuhan hak rakyat dan tercapainya visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menjadikan Indonesia Emas di tahun 2045.

*) Penulis adalah Ketua Ikatan Keluarga Besar Pesantren Pagentongan Bogor

Baca Juga