Melanggar Tata Ruang, BRMB Desak Gubernur DKI Bongkar Bangunan Pabrik PT BMKU

RadarKotaNews, Jakarta - Kami dari Barisan Rakyat Menggugat Bajamarga (BRMB) sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan udara bersih dan sejuk layaknya zona ruang terbuka hijau di Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dimana diduga kuat sudah di rampas oleh PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) untuk produksi baja.

Demikian di sampaikan koordinator Barisan Rakyat Menggugat Bajamarga (BRMB) Dulaimin Zhigo saat berunjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat, Jum'at (5/8)

Lanjut Zhigo, padahal lahan yang sudah berdiri pabrik PT BMKU itu merupakan zona kawasan peruntukan ruang terbuka hijau sesuai Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang-Zonasi Peraturan (Perda RDTR-ZP) DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014.

Kami menilai, indikasi pelanggaran tata ruang tersebut merembet kepada pelanggaran buffer zone atau batas penyangga jalan Tol Prof. Sedyatmo-Bandara Soekarno Hatta menjadi salah satu penyumbang kuat dampak banjir di jalan area bebas hambatan disekitar pintu gerbang nasional, kemudian penyimpangan perizinan dan retribusi pajak.

Selain itu, kami pun mempunyai data yang mewakilkan PT BMKU dan para pemiliknya keluarga Jimmy Lie diduga kuat 'merampok uang negara triliunan rupiah di salah satu bank nasional' dengan modus pinjaman kredit hanya bermodalkan sejumlah surat tanah sawah sporadik yang tidak jelas dan hanya benilai jual objek pajaknya rendah.

Sekedar informasi, penyampaian aspirasi dimuka umum atau unjuk rasa kami sudah dilakukan sebanyak enam kali terhitung pada saat ini. Dengan melakukan sejumlah rangkaian aksi di tiga titik sebelumnya yakni di depan pabrik PT BMKU, Kantor Adminstrasi Wali Kota Jakarta Utara dan Kantor Pusat BNI 46 Jakarta Pusat.

"Walaupun ada laporan dari sumber terpercaya bahwa sudah dilakukan penyegelan di pabrik PT BMKU Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan tengah dilakukan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) wilayah hukum setempat terkait indikasi terpenuhi nya unsur pidana," ujar Zhigo

Namun, perjuangan kami tak hanya sampai disitu, lantaran tempat penyegelan dan police line dipasang oleh dinas terkait terkesan menutupi area umum. "Ketika tim melakukan investigasi, nampak tidak terlihat di bagian depan pabrik terdapat penyegelan yang dimaksud hingga masih beraktivitasnya pabrik produksi baja itu," ungkap Zhigo

Berdasarkan kajian BRMB, secara filosofis, sosilogis dan hukum positif, PT. BMKU sangat jelas mengkangkangi peraturan yang berlaku diantara lain :

  • Undang-Undang Pasal 69 Ayat 1 No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  • Perda No 1 Tahun 2014 tentang RDTR-ZP DKI Jakarta.
  • Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
  • Pergub No. 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaran Bangunan Gedung.

Dengan rangkaian diatas, kami melanjutkan perjuangan mendatangi Gedung Balai Kota Gubernur DKI Jakarta guna mengadukan pelanggaran tata ruang PT BMKU di Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membongkar pabrik tersebut.

Adapun tuntutan kami sebagai berikut :

Pertama, Bongkar Bangunan Pabrik PT Bajamarga Kharisma Utama di Kamal Muara Panjaringan Jakarta Utara pelanggar tata ruang

Kedua, Periksa Perijinan Pabrik PT Bajamarga Kharisama Utama (BMKU)

Ketiga, Periksa Pajak-Pajak PT. BMKU dan para pemiliknya

Keempat, Mendesak KPK, Kejaksaan dan Polri Periksa Pejabat BNI46 karena diduga mark up kredit triliunan dengan jaminan surat tanah sawah tidak jelas.

Kelima, Pidanakan Owner PT BMKU saudara Jimmy Lie berikut keluarganya. (adrian)

Penulis:

Baca Juga