Mahasiswa S-2 UMJ Kritisi Kasus Laka Lantas Di Sula Yang Menempuh Jalur Restorative Justice

Armin Kailul, SH (Mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Oleh: Armin Kailul, SH

Sebelum kita berbicara tentang Perkara Lakalantas yang menyebabkan meninggalnya seseorang, dan penyelesaiannya melalui jalur Restorative Justice. Saya mengajak kita semua mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan delik biasa dan delik aduan?

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan.

Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, pihak berwenang tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Lalu, Perkara Lakalantas yang menyebabkan meninggalnya seseorang itu dikatagorikan sebagai delik biasa atau delik aduan?
Tentu delik biasa dan dolus atau kesengajaan oleh tersangka mengendarai mobil sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia sebagaimana penjelasan pasal 310 ayat (4) UU no 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua atau empat, menyebabkan laka lantas dengan korban jiwa, maka akan dipenjara maksimal 6 tahun. Atau membayar denda sebesar maksimal 12 juta rupiah.

Selanjutnya, tepat atau tidak penyelesaian perkara Lakalantas yang menyebabkan meninggalnya seseorang dengan pendekatan Restorative justice antara tersangka dan pihak korban berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum?

Menurut saya penyelesaian perkara Lakalantas dengan pendekatan Restorative justice diatas, justru bertentangan dengan beberapa faktor yaitu; Satu, delik biasa atau delik bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh pihak yang berwenang tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan.

Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya dll, tetap pihak berwenang melanjutkan proses Perkara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Kedua, pasal 310 ayat (4) UU no 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua atau empat, menyebabkan laka lantas dengan korban jiwa, maka akan dipenjara maksimal 6 tahun atau membayar denda sebesar maksimal 12 juta rupiah.

Ketiga, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kenapa demikian? Karena melihat dalam Bab III. Syarat, pasal (4) poin 1). Huruf e. Dan ketertiban umum, poin 2). Huruf a, b, c, dan d. Pasal (5) poin 1). Huruf b, c. Poin 2). Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Dan poin 4). Seluruh abjad dalam Bab III dan pasal diatas tidak terpenuhi untuk penyelesaian perkara Lakalantas melalui jalur Restorative Justice, dan bahkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 dibawah KUHAP dan KUHP.

Apakah pendekatan Restorative justice antara tersangka dan pihak korban ada Kesepakatan Damai Menggugurkan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas? Tentu tidak. Namun perdamaian dengan keluarga korban dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman.

*)Penulis adalah Mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penulis:

Baca Juga