Mafia Narkoba Kena Pajak

Foto: Pemerhati Sosial Masyarakat, Milda, S.Pd (Ist)

Oleh : Milda, S.Pd

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karopenmas Divhumas) Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim Polri sedang menindaklanjuti temuan PPAT terkait adanya aliran dana Rp 120 triliun diduga berasal dari transaksi sindikat narkoba dengan melakukan investigasi bersama lembaga intelijen keuangan tersebut.

"Ini sedang ditindaklanjuti tentunya hasilnya bagaimana kita tunggu saja perkembangan hasil koordinasi, dan tentunya hasil investigasi bersama Polri dan PPATK," kata Rusdi di gedung Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/10). (www.republika.co.id)

Terungkap adanya rekening gendut mencapai 120 T yang disinyalir bersumber dari sindikat perdagangan narkoba. Ribuan orang terlibat dengan beragam latar belakang. Jika melihat saat ini 180 orang dari tiap penduduk negeri ini berkisaran umur 15-64 tahun yang terlibat dalam penggunaan narkoba.

Serbuan mafia narkoba ke negeri ini bukan tanpa alasan, perkiraan omset dari benda haram itu kira-kira kisaran 48 triliun yang tentu saja sungguh fantastis.

Mengingat negeri merupakan pasar terbesar penjualan narkoba dan belum ada efek jera yang benar-benar mampu menghentikan penjualan benda haram tersebut. Sedangkan negara-negara terbesar pengimpor benda haram yakni narkoba adalah Cina dan Thailand.

Vonis hukuman terkait kasus narkoba sangat ringan dan hukuman mati yang katanya juga bisa diterapkan nyatanya hanyalah di atas kertas tetapi tak terlaksana. Padahal benda haram seperti narkoba banyak merusak anak bangsa dalam hal ini generasi. Apa jadinya jika penguasa tidak mampu menghentikan mafia narkoba sanksi yang diberikan hanya di balik jeruji besi, bahwa para mafia yang tertangkap masih bisa merasakan bisnis narkoba.

Di sisi lain hukuman mati seolah hanya berlaku bagi orang-orang yang acapkali di sebut teroris yang menyasar pada kaum muslim serta kejahatan seperti pembunuhan berencana. Inilah hukum sekuler di negeri ini yang tidak mampu mencegah mafia narkoba sehingga masih terus menerus melakukan aksinya. Oleh sebab itu, masyarakat menaruh curiga terhadap penguasa yang gencar berupaya mengungkap data kejahatan mafia narkoba yang berpeluang menarik pajak.

Pengedaran narkoba yang banyak di gandrungi generasi penerus bangsa. Seperti mahasiswa yang makin meresahkan penangkapan puluhan mahasiswa di Sumatera Utara yang terjaring razia BNN di kampus menjadi bukti peredaran narkoba masih merajalela di negeri.

Bukannya berfokus pada solusi solutif dalam mengatasi pengedaran narkoba. Malah justru disibukkan dengan melacak rekening gendut mafia narkoba demi mendapat pungutan pajak.

Mestinya dengan makin masifnya peredaran benda haram tersebut, penguasa harus melakukan tindakan tegas dengan memutus mata rantai peredaran narkoba. Melihat makin banyaknya anak bangsa yang terjerumus dalam kerusakan akibat benda haram tersebut.

Hal yang lumrah dalam demokrasi bahwa semua kebijakan mengarah pada keuntungan semata tanpa mau melihat dampak yang timbul dan bahkan membahayakan rakyatnya dan bukan menuntaskan masalah karena semua dihitung berdasarkan untung rugi. Bahkan sampai kelubang jarum pun mafia narkoba dikejar karena memiliki segudang rekening gendut yang berlimpah uang.

Ide kebebasan memang bercokol di negeri ini atas nama HAM telah membuat kasus narkoba meningkat dan begitu menggiurkan. Akibatnya tidak sedikit negara-negara muslim yang terpapar jaringan narkoba akibat ide kebebasan atas nama HAM.

Sistem demokrasi yang hanya berpatokan dengan pajak dan pinjaman merupakan hal yang biasa terjadi terlebih dalam pembangunan negara. Untuk mengelola SDA saja tidak mampu bagaimana mungkin mensejahterakan rakyatnya jika SDA di kuasai asing dan aseng inilah bukti bahwa sistem demokrasi kapitalis tidak mampu mengurusi segala aset negara serta rakyatnya justru hanya membuat rakyat hidup dalam sistem penuh kezaliman.

Jika melihat fakta sejarah, Islam yang berkuasa selama berabad-abad lamanya menjadi negara adidaya pada masanya telah membuktikan betapa sistem khilafah mampu mensejahterakan rakyatnya dan jauh dari kezaliman.

Bahkan dalam sistem khilafah memiliki banyak sumber pendapatan APBN seperti harta anfal, ganimah, fai, khumus dan lain sebagainya dan itu digunakan untuk kemaslahatan rakyatnya dalam menjamin seluruh kebutuhan hidup rakyatnya. Betapa banyak sumber-sumber pendapatan dari APBN jika negara benar-benar ambil sistem khilafah.

Sebagai contoh jika pendapatan kurang, dari sistem khilafah maka  pungutan pajak berlaku bagi harta individu yang notabene dari orang-orang kaya yang di syariat izinkan. Namun, tidak dengan orang miskin sebab penguasa dalam sistem khilafah tidak akan membebani rakyatnya dengan pajak yang saat ini tengah diadakan.

Khilafah juga akan menulusuri dan mencari sindikat mafia narkoba harta yang didapatkan akan disita sebagai harta haram dan diserahkan pada kas negara yang dan masuk dalam kategori harta haram dengan cara seperti ini khalifah akan berupaya mengarahkan orang-orang yang mampu mendeteksi para mafia  narkoba.

Pertama, dalam mencegah dan memberantas para pengedar narkoba perlu adanya kerja sama yang saling bersinergi antara khalifah dan umat dalam meningkatkan ketakwaan pada Allah Swt sebagai bentuk rasa takut akan azab dari Allah Swt dengan begitu umat akan menghindari perbuatan tercela itu seperti kasus mengonsumsi, mengedarkan, sampai membuat narkoba sehingga tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tercela itu.

Kedua, hukuman dalam sistem khilafah benar-benar menerapkan segala hukuman, sesuai dengan hukum syara bahkan hukuman bagi pengguna narkoba bisa dipenjara selama 15 tahun dan denda serta tergantung tingkat kejahatan dan kerugian yang di peroleh dari perbuatannya itu. Kasus narkoba ada yang sampai mendapat hukuman mati. Hukuman dalam sistem Khilafah sebagai bentuk penebus dosa jika pelakunya dikenakan sanksi yang berat di dunia maka di akhirat dia tidak akan disiksa khusus dosa yang telah ditebus di dunia saja.

Ketiga, untuk merekrut aparat penegak hukum khalifah akan mencari orang-orang yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi sehingga segala tugas yang diperintahkan kepadanya, agar benar-benar mampu menjalankan amanah serta memiliki integritas yang tinggi. Sebab aparat penegak hukum dalam khilafah sadar betul bagaimana menjalankan tugasnya di dunia serta segala perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak sehingga ini yang membuat sistem khilafah menjadi negara adidaya yang disegani negara-negara lain.

Oleh karena itu solusi atas problematika yang ada adalah dengan mewujudkan sistem Islam dalam bingkai khilafah. Termasuk mampu memberantas pengguna narkoba serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sudah saatnya menerapkan hukum-hukum Allah Swt dan menghancurkan sistem-sistem kufur yang telah banyak mendzalimi umat.

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata 'ala :

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (QS. Al-Maidah ayat 50).

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga