LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) Ismail Marasabessy

RadarKotaNews, Jakarta - Indonesia kini berada di ambang kehancuran.. hampir semua Regulasi yang di buat Oleh Pemerintah dan DPR-RI di duga kuat menguntungkan kelompok pribadi.

Hal itu sebagaimana di sampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) Ismail Marasabessy di Jakarta, Kamis (19/11/2020)

Sampai-sampai kata dia, hal yang begitu konyol pun di lakukan oleh Pemerintah dalam hal Ini Mendagri dengan Instruksinya yang mampu memecat Kepala Daerah apabila tidak mampu mengontrol daerahnya dari kerumunan masa.

"Ternyata dalil Mendagri yang mengatakan bahwa dia bisa memberhentikan Kepala Daerah di atur dalam Pasal 520 ayat (3) UU Omnibus Law dalam bab Ketenagakerjaan," jelas Ismail

Menurut dia, yang begitu membingungkan adalah pendekatan apakah yang di pakai pemerintah dan DPR-RI dalam merumuskan UU Omnibus Law. Dan draf manakah yang di pakai oleh pemerintah.

Sejauh perkembangan dan pembahasan UU Omnibus Law, Ismail menilai, hal itu sama sekali tidak pernah di bahas terkait pasal 520 ayat (3) tentang pemecatan Kepala Daerah. Namun, secara tidak langsung ada dugaan yang tidak baik dan bau busuk dalam proses pembuatan UU tersebut

"Saya pribadi ingin mengajak semua masyarakat Indonesia agar bangun dari tidur panjang. Guna melihat bahwa Indonesia tidak baik-baik saja alias di ambang Kehancuran," ujar Ismail

Karena itu, mari kita Rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan segala permainan yang di mainkan.

"Mari kita sebagai Rakyat pemegang sah Kedaulatan untuk sama-sama mengevaluasi kinerja Pemerintah," ajaknya

Selaku putra/i Bangsa Indonesia, mari kita meminta Presiden untuk mengevaluasi Kinerja para Pembantu Presiden yang tidak bisa bekerja dengan baik.

"Mari kita meminta secara baik-baik Pemerintah melakukan Resufle pada kabinet kerja," ajak Ismail. (id)

Baca Juga