oleh

Lima PP yang di Butuhkan Untuk Menjabarkan UU No 19 THN 2019 Tentang KPK

RadarKotaNews, Jakarta – Sedikitnya ada lima Peraturan Pemerintah (PP) yang di butuhkan untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, UU KPK hasil revisi itu butuh aturan turunan.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam bertajuk “Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK” di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

PP itu nantinya, menurut Neta, mengatur antara lain soal tugas pokok, kedudukan, peran, dan kewenangan pimpinan KPK. Kemudian, PP juga harus mengatur sistem organisasi tata kerja KPK, dan peralihan status sumber daya manusia (SDM) KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, PP diharapkan pula mengatur sistem gaji pegawai KPK.

“PP ini yang menjadi perangkat dan daya dukung agar KPK bisa dikonsolidasikan. Bagaimana KPK bisa berlari cepat memberantas korupsi, jika lembaga anti rasuah itu tidak bisa dikonsolidasikan,” tegas Neta.

Sementara, perbaikan konsolidasi menjadi hal mendesak di KPK. Menurutnya, sejak lima tahun terakhir, muncul ‘raja kecil’ dalam tubuh KPK dan terjadi pembelahan.

“Pimpinan KPK sering kali dianggap sebagai anak kos yang tidak berwibawa,” ujarnya.

Pasalnya, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pimpinan KPK, kata dia, harus bisa mengembalikan marwahnya sebagai pejabat negara. KPK juga tak boleh jadi alat segelintir oknum seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Pimpinan KPK seperti tersandera dan tunduk kepada wadah pegawai (WP) yang sesungguhnya adalah bawahannya,” tukasnya. (war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed