oleh

GEMPA Pertanyakan Transparansi Anggaran APBD dan Pemotongan ASN yang di Alokasikan ke Covid-19

RadarKotaNews, Pandeglang – Pada Bulan Suci Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pandeglang Bersatu (Gempa) lakukan Audensi bersama kepala Dinas BPKD yang mewakili bapak Senato selaku Bidang Anggaran di Badan Pengelolan Keuangan (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, Kamis (14/05/2020)

Koordinator Gerakan Mahasiswa Pandeglang Bersatu (GEMPA), Entis Sumantri yang akrab di sapa Tayo
menuturkan Bahwa semrawutnya persoalan Anggaran yang tumpang tindih untuk Anggaran yang di peruntukan penangan Covid-19 Itu menjadi kontrofersi ketidak adanya Transparansi Anggaran Dari Pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang teruntuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Pandeglang.

Maka dari itu kami sebagai Agent of change dan Sosial Control perlu untuk mengetahui Data Anggaran untuk Penanganan Covid-19 yang sudah jelas di sebutkan dalam UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi akan tetapi kami berharap ini tidak disalahgunakan terkait Anggaran untuk wabah Covid-19 di kabupaten Pandeglang

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Gerakan Mahasiswa Pandeglang Bersatu, Mukhlas
mengatakan Bahwa setelah Melakukan Audiensi Dengan BPKD Kami berharap BPKD Harus menjaga transparansi publik khususnya transparansi dana pencegahan dan penanganan covid-19

“Kami tidak ingin wabah ini di manfaatkan sebagai ajang korupsi bersama oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya

Sementara itu Bidang Anggaran Senato Mengatakan Bahwa pengumpulan Anggaran sumbangan Donasi Dari ASN itu di Himpun di Rekening Donasi dan Sumbangan-Sumbangan yang di terima dari internal yang di salurkan ke BPBD pandeglang dan tuturnya pengelolan sumbangan itu bisa di tanyakan ke BPBD karena tidak Masuk kepada APBD dan tidak di catat di Rekening khas Daerah kabupaten Pandeglang itu masuk langsung ke Rekening BPBD sendiri.

Adapun anggaran yang di keluarkan kepada BPBD dari BPKD itu Untuk Covid-19 sebesar 1,7 M dan adapun untuk penyaluran anggaran tersebut di alokasikan untuk wabah Covid-19
Dan Anggaran dari Bankeu yang sebesar Rp 5,5 M itu dari Provinsi belum terealisasikan dan belum di Berikan kepada pemerintah kabupaten Pandeglang untuk Covid-19 yang akan di kirim Melalui Rekening Khas Daerah dan itu pun harus Dengan BAPEDA Kabupaten sama Dengan BAPEDA Provinsi untuk Bankeu untuk anggaran Covid-19 Untuk kabupaten Pandeglang BPKD Berharap minggu-minggu ini anggaran Tersebut segera di Alokasikan kepada kabupaten Pandeglang. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed