oleh

LBH SEMMI Ngadu ke LPSK Adanya Dugaan Ancaman Wisudawan-Wisudawati UTA’45

RadarKotaNews, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI) mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia untuk mengadukan adanya dugaan ancaman kekerasan terhadap wisudawan-wisudawati, dugaan ancaman kekerasan dan ancaman pencabutan gelar, sampai dugaan ancaman akan dilaporkan ke Institusi Kepolisian akibat menyuarakan keadilan di media sosial namun dianggap pencemaran nama baik oleh pihak Universitas.

Demikian di katakan Direktur LBH SEMMI yang juga selaku Kuasa Hukum Ratusan Wisudawan – Wisudawati, Gurun Arisastra, SH, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Lebih lanjut Gurun menjelaskan, hari ini barusan saya mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia melaporkan atau mengadukan dugaan ancaman kepada klien kami para wisudawan-wisudawati. Dugaan ancamannya berbagai jenis, ada yang diancam akan dilakukan kekerasan, dicabut gelarnya, diancam dibatalkan beasiswanya padahal sudah lulus dan wisuda, ada yang diancam akan di Drop Out.

Selain itu, ada yang juga masih belum diberikan ijasahnya diancam ditahan, bahkan diduga Pihak Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 mengancam akan melaporkan sebagian para wisudawan-wisudawati ke Kepolisian

“Kami Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menerima informasi ini. Kami tidak terima adanya ancaman ini, maka kami melakukan upaya hukum non litigasi dengan mengadu Ke LPSK RI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban hukum kami melindungi klien kami para wisudawan-wisudawati, ” ujarnya

Lahirnya dugaan ancaman ini berawal dari ratusan wisudawan-wisudawati keberatan terhadap pelaksanaan anggaran dana wisuda online justru disamakan dengan dana wisuda offline. Wisudawan-wisudawati meminta pengembalian dana 50 persen dan ekspresi adanya ketidakadilan ini disalurkan ke media sosial.

“Jadi gini masalahnya, klien kami mengkritisi kebijakan Rektor yang tidak mengembalikan sebagian dana wisuda 50%, klien kami keberatan karena anggaran yang wisuda yang telah dibayarkan dari tahun 2018 untuk digunakan wisuda offline, namun diundur terus menerus oleh pihak Universitas sudah 2 tahun, dan justru ditetapkan menjadi wisuda online. Klien kami menerima sistem wisuda online, tapi menolak jika anggarannya disamakan dengan wisuda offline, beda dong semestinya. Karena tidak menikmati gedung, tidak menikmati makanan, perlengkapan wisuda juga diambil sendiri dikampus. Klien kami telah melakukan upaya-upaya mediasi kepada rektor namun tidak diterima keberatannya, sedangkan ketua yayasan dan ketua dewan pembina tidak merespon keberatan baik lisan atau tulisan. Padahal sudah diajukan tertulis oleh klien kami, lalu kami LBH SEMMI bersama 10 orang perwakilan wisudawan-wisudawati mengajukan permasalahan ke Kemendikbud, akan tetapi karena respon di Kemendikbud RI lambat, para wisudawan wisudawati mengekspresikan suara keadilannya di media sosial, namun dianggap pencemaran oleh pihak Universitas, dan katanya akan dilaporkan ke Polisi. Loh ini aneh klien kami ini kan menyuarakan keadilan, menyatakan pendapat dimuka umum demi tercapainya keadilan bukan mencemarkan nama baik,” beber Gurun.

Ia mengatakan jika negara ini negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (matchstaat).

“Jangan sewenang-wenang dong, jangan semau-maunya. Sebentar bentar ngancam, apa-apaan itu. Kami memperjuangkan keadilan, jangan ada yang menghambat,” tegasnya. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed