LBH Jakarta Sarankan Pasal 218, 219, 226 Dihapus

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Citra Referendum

RadarKotaNews, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Citra Referendum mengatakan bahwa, mendekolonisasi memang saat ini kita sudah punya KUHP tapi kalau KUHP tersebut adalah adaptasi dari Belanda dengan adanya pasal-pasal yang mengatakan tulisan, pendapat dan represi ini akhirnya kita bisa melihat tidak sesuai lagi dengan semangat Demokrasi

"Pasal-pasalnya justru malah jauh lebih berat ketimbang pasal-pasal yang ada di dalam KUHP saat ini," ujar Citra dalam Konferensi Pers secara daring di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (20/11)

Lanjut Citra mencontohkan, misalnya pertama ada faktor pencegahan terhadap harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 218, 219, 226 pasal ini kami sarankan untuk dihapus oleh pemerintah maupun DPR karena Presiden dengan Wakil Presiden tidak boleh dilihat sebagai individu tetapi dia harus dilihat sebagai suatu jabatan.

Menurutnya, pengurus negara seperti Presiden dan Wakil Presiden tentu punya kewajiban untuk mendengar suara dari rakyat dan ini dilindungi oleh undang-undang Dasar 1945 memiliki kebebasan untuk berpendapat dan ekspresi jika kemudian Justru tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya dengan adanya pasal ini maka pemenuhan hak-hak lain tentunya akan menjadi permasalahan juga alias tidak terpenuhi seperti hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat

Kemudian kata dia, masalah penghinaan terhadap pemerintah maupun kekuasaan umum atau lembaga negara pasal ini juga masih masih dipertahankan padahal pasal ini seharusnya sudah tidak boleh lagi ada, seringkali menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat melalui pemerintah daerah melalui DPR

"Jika kemudian kita juga tidak boleh menyampaikan pendapatnya melalui pemerintah dan sistem melalui lembaga negara ini tentunya menjadi pertanyaan yang mana lagi kemudian rakyat harus menyampaikan pendapatnya atau mengadu nasibnya," tuturnya

Citra menjelaskan bahwa, menyampaikan pendapat itu bisa menjadi pidana terkait unjuk rasa dengan pidana selama 6 bulan tentunya akan mempersulit masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum melakukan demonstrasi atau melakukan unjuk rasa

Namun kata Citra, tanpa pasal ini kita sudah sangat sulit menyampaikan pendapat, menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian kita sulit sekali untuk mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan padahal bukti tanda terima pemberitahuan ini adalah bukti yang menunjukkan kita telah menyampaikan seperti pemberitahuan

"Aksi tersebut nanti akan dianggap sebagai aksi yang tidak menggunakan melakukan pemberitahuan dan juga akan dipidana 6 bulan," pungkasnya. (adrian)

Penulis:

Baca Juga