oleh

Lanjutan Sidang MK Terkait Uji Materi UU Sumber Daya Air

RadarKotaNews, Jakarta – Lanjutan Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berlanjut pada hari Kamis pukul 14.00 wib sampai dengan selesai dengan agenda perbaikan Permohonan ke II, dimana sehari sebelumnya pemohon sudah memasukan berkas perbaikan permohonan sesuai dengan masukan Mahkamah pada sidang sebelumnya.

Demikian di sampaikan Ketua Umum PP Indonesia Power, PS Kuncoro dalam rilisnya kepada awak media, di jakarta, Jumat (25/9/2020)

Menurut Kuncoro, salah satu yang menjadi titik berat perbaikan permohonan adalah menjelaskan independen PPIP dan SP PJB dalam pengajuan Judicial Review kali ini, yang pada sidang pertama sempat dipertanyakan oleh Mahkamah. Secara runtutan, pengajuan Judicial Review dimulai ketika anggota pemohon yang hak-hak konstitusionalnya terancam yaitu potensi kehilangan pekerjaan dan potensi menurunnya kesejahteraan mengajukkan mandat khusus kepada pemohon.

“Hak tersebut dilindungi oleh UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat pekerja,” tegasnya

Selain itu, perbaikan permohonan yang dimasukan pada berkas perbaikan permohonan memuat beberapa argumen tambahan maupun penajaman pasal-pasal yang dimintakan, adapun permintaan Petitum perbaikan permohonan adalah terdiri dari :

Pertama, Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;

Kedua, Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‚ÄúPengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN usaha penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum,” tegasnya

Ketiga, Menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‚Äúpemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN usaha penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum,” jelas dia.

Keempat, Menyatakan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang ) Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Ditempat yang sama Ketua Umum SP PJB, Agus Wibawa mengungkapkan, dalam prakteknya BJPSDA yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/Prt/M/2015 Tentang Iuran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan sebagai aturan pelaksana telah secara nyata menempatkan air sebagai komponen dalam menghitung jumlah BJPSDA yang harus dibayar oleh BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan

Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor : 85/PUUXI/ 2013 telah memberikan koridor konstitusional yaitu tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi.

Agus mencontohkan, PLTA-PLTA beserta waduk dan bendungan yang dimiliki pemohon pada aliran sungai citarum telah digunakan untuk pemanfaatan sumber daya air dengan cara:

Pertama, Menahan air dipermukaan (mengurangi runoff (RO)) dengan membuat kantong-kantong air berupa kolam, waduk agar dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pertanian, pembangkit listrik, air minum dsb. “Kantong kantong air sangat dibutuhkan terutama pada saat musim kemarau dimana curah hujan sudah tidak ada maka untuk memenuhi kebutuhan air diambil dari kantong air tersebut,” jelasnya

Kedua, Menahan air dengan memasukkan air kedalam tanah (infiltrasi). Air yang masuk kedalam tanah akan menyuburkan tanah dan menambah cadangan air di dalam tanah. Sebab kata dia, reboisasi dan pembuatan lubang resapan adalah upaya konservasi air agar air bisa masuk (ilfiltrasi) masuk kedalam tanah mejadi air bawah permukaan (ground water).

“Waduk berfungsi untuk menyimpan air (Water storage) untuk mengendalikan air jangan run off langsung ke hilir. Waduk adalah kantong raksasa ini sangat penting untuk menjaga keberadaan air pada musim kemarau untuk pengairan dan air minum. Karena itu, upaya membangun dan memelihara waduk di cascade sungai Citarum sangat berguna untuk pengairan diareal hilir,” beber Agus

Jadi, kata Agus, tidak hanya waduk Jatiluhur saja namun Waduk saguling yang menyimpan 875.000.000 m3 air dan waduk Cirata yang menyimpan 2.556.000.000 m3 juga sangat berperan untuk pengairan. Menurutnya, Waduk berfungsi juga sebagai media infiltrasi air masuk ke dalam tanah untuk mengendalikan air jangan run off langsung ke hilir.

“Kita tahu waduk saguling yang mempunyai luas 5.600 hektare dan waduk Cirata seluas 6.2000 hektare sangat efektif sebagai wadah agar air dapat masuk kedalam tanah, hal tersebut untuk menjaga keseimbangan air bawah tanah agar terjaga keberadaannya,” tukasnya

Karena sangat pentingnya peran Waduk seharusnya pemerintah memberi insentif bagi pihak mana saja yang sudah dan akan membangun waduk. “Pemerintah seharusnya jangan memberi beban tambahan yang menyebabkan pihak pihak yang akan membangun waduk berfikir ulang jika ingin melakukan investasinya,”

Oleh sebab itu Agus menyebut, pihak yang sudah membangun dan memelihara waduk- waduk seperti PLTA Saguling, PLTA Mrica dan PLTA Cirata seharusnya terbebas dari biaya tambahan lain (BJPSDA) karena sudah membangun dan memelihara secara mandiri waduk dan bendungan, dimana telah terbukti mempunyai peran sangat penting untuk konservasi air dalam jangka waktu lama.

“Kami optimis dalam gugatan ini, Presiden Jokowi akan memberi perhatian atau atensi terhadap gugatan ini. Dikarenakan maksud dan tujuan dari gugatan Judicial Review UU Sumber Daya Air ini, dalam rangka membantu pemerintah (dalam hal ini Presiden), menghilangkan berbagai hambatan yang berkaitan dengan regulasi, yang dipandang menghambat investasi dalam sektor energi terbarukan,” pesan Agus

Sambung Agus, sesuai dengan kebutuhan Negara saat ini, yaitu memastikan masuknya investasi. Sehingga dengan dikabulkannya gugatan ini, maka akan membuka jalan bagi masuknya investor ke dalam energi baru terbarukan di Indonesia, untuk mengembangkan dan memajukan berbagai PLTA di tanah air.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power, Andy Wijaya menambahkan, bahwa gugatan ini juga untuk mengoptimalisasi, utilisasi atau penggunaan infrastruktur bendungan, yang kita tahu adalah menjadi proyek unggulan pemerintah dalam 5 tahun terakhir. Dimana kata Andy, bendungan bendungan dibangun secara masif di indonesia dan cukup berhasil. Dengan demikian, pada tahun 2024 mendatang, di mana pemerintah indonesia, telah berkomitmen menurunkan emisi hinngga 40% sebagaimana komitment Presiden Jokowi, dalam kesepakatan COP 21(Paris).

“Hal ini bisa tercapai dan akan menjadi prestasi yang cukup gemilang di mata internasional.” tutup Andy. (adrian/fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed