oleh

KSPI Meminta Dirombak Total Status Badan Hukum PPHI

Radarkotanews.com  – Bekenaan revisi UU nomor 2 tahun 2004 tetang Peradilan Penyelesaian Hubungan Industrial  (PPHI). PPHI ini menjadi prolegnas untuk tahun 2015 ini merupakan inisiatif dari DPR dengan demikian seharusnya ditengah DPR meminta tunjangan UU PPHI ini menjadi prioritas penyelesaian revisi PPHI. Presiden Konfederai Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan tidak layak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta tunjangan sedangkan salah satu yang menjadi hajat hidup buruh tidak diselesaikan ditahun 2015.

Lanjut Said, Buruh berharap dari fraksi yang di DPR dari panja maupun pansus yang nanti menangani revisi PPHI ini agar mempertinmbangkan beberpa poin-poin yang menjadi kepentingan buruh.

“KSPI meminta dirombak total status badan hukum PPHI,” ucap Said saat melakukan konfrensi pers di gedung Juang 45 Menteng, Jakarta (30/9/2015).

Menurut Said, PPHI kalaupun yudikatif bisa berdiri sendiri dan di pengadilan tinggi memakai hukum perdata apakah itu bisa kalau itu tidak bisa lebih menekankan berada dilevel esekutif.

“PPHI model baru yang di eksekutif dalam pandangan KSPI tidak menjadi objektun,” ujarnya.

Said menjelaskan tentang pengertian objektun PPHI dibawah eksekutif terminoliginya tidak begitu memahami. Dirinya menggunakan kata terminologi eksekutif tidak menjadi objektun karena disebabkan lekspisialis hanya pasal revisi yang kita maksudkan jadi tidak seperti Panitia Penyelesain Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

“Murah cepat dan berkeadilan harus benar-benar tercerminkan dalam UU tersebut,” tuturnya.

Lanjut said, eksekusinya mudah dan tidak sulit serta ada sanksi terhadap para pihak khususnya pengusaha yang tidak mau mematuhi model PPHI baru dengan dalih macam-macam. Sanksi yang tidak kita inginkan bukan hanya sanksi pidana tetapi sanksi pelayanan sosial.

“Pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS maka tidak mendapatkan pelayanan publik,” jelasnya.

Said berharap agar lembaga ini harus benar-benar menjadi lembaga yang menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak ada penyimpangan.

“Kita akan terus mendorong DPR untuk menyelesaikan kalau tidak posisi buruh akan rubuh,” tukasnya.(Id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed