Krisis Batubara, Ancaman Krisis Listrik

Institut Literasi dan Peradaban, Rut Sri Wahyuningsih (Ist)

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batubara. Kebijakan ini diberlakukan selama satu bulan, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

“Keputusan pemerintah yang bahkan harus menarik rem darurat dengan menghentikan secara total ekspor batubara guna menjamin pasokan kebutuhan batubara domestik menunjukkan bahwa kondisi ketahanan energi kita benar-benar tidak aman dan di ambang krisis,” ujar Andri Prasetiyo, peneliti Trend Asia (okezone.com,4/1/2022).

Dampaknya akan ada krisis listrik, akibat defisit pasokan batubara di pembangkit PLN. Ketersediaan batubara diperkirakan di bawah batas aman untuk mencukupi kebutuhan selama 15 hari. Penyebab defisit batubara lainnya karena perusahaan-perusahaan tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Selanjutnya, diprediksi akibat krisis pasokan batubara di dalam negeri, terdapat 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 megawatt akan padam dan berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Meski perseroan baru saja menerima pasokan sebesar 3,2 juta ton dari pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dipastikan krisis belum berlalu.

Senada dengan lembaga penelitian Trend Asia, Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) juga mengungkapkan faktor fundamental krisis batu bara yang terjadi di PLN adalah ketidakefektifan kewajiban pasokan atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% dari produsen. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa. Ia menambahkan Kendala pasok DMO sendiri didorong oleh disparitas harga antara harga ekspor dan dan DMO itu sendiri. Artinya, produsen atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memilih mengekspor batu bara lantaran nilai keekonomian jauh lebih besar dibandingkan harga supply batu bara kepada PLN yang dipandang kecil.

"Pertanyaannya, kenapa pemegang IUP atau PKP2B itu tidak memasok DMO? Nah, dasarnya mereka mementingkan ekspor yang harganya lebih tinggi daripada harga DMO yang lebih rendah," ungkap Fabby (okezone.com, 4/1/2022).

Kebijakan Berseberangan
Belum juga keadaan stabil, larangan ekspor batu bara resmi dicabut. Padahal batas pelarangannya masih tanggal 31 Januari, namun pemerintah kembali mengizinkan kegiatan ekspor batu bara secara bertahap dan akan dievaluasi mulai Rabu, 12 Januari 2022. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, sebelum melakukan ekspor batu bara, kapal akan diverifikasi. Bagi kapal berisi batu bara yang lolos verifikasi sesuai peraturan dan regulasi Domestic Market Obligation (DMO) diperbolehkan berangkat.

"Jadi nanti Kita masih lihat, sekarang yang pertama semua yang pertama semuanya sudah membaik, nanti, kapan mau dibuka ekspor secara bertahap kita mulai Rabu besok,” kata Luhut (okezone.com, 16/1/2022). Bagaimana bisa berseberangan begini? Apa upaya pemerintah yang lain?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menetapkan dalam menghadapi krisis batubara yang menerpa PT PLN (Persero). Yakni melalui transformasi PLN, mulai dari restrukturisasi direksi, membuat subholding Power Plant atau Pembangkit dan mendorong keberlanjutan transisi energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen zero emission 2060.

Kedua kebijakan para staf presiden di atas sungguh bukan solusi yang hakiki. Bahkan tidak menyentuh akar permasalahannya. Faktor mendasar yang menjadikan batu bara defisit hingga mengancam ketersediaan energi dalam negeri bukan menipisnya eksplorasi batubara. Namun pertama karena pengelolaan oleh swasta, memberi peluang mengekspor karena disparitas harga. Mereka lebih memilih menjual batubaranya di luar dengan harga tinggi sebab sebagai perusahaan memang tujuannya adalah profit.

Terlebih lagi dari pihak pemerintah ketika menetapkan kebijakan DMO 25% tidak ada pemetaan untuk produsen besar atau kecil. Karena selain tidak semua produsen batubara sesuai spesifikasi pembangkit batu bara PLN, yaitu menggunakan kalori rendah atau di level 4.200 dan juga keberadaan pemegang IUP berjumlah ribuan, tidak semua produksi batu bara angkanya jutaan ton, ada yang hanya beberapa ribu ton dalam 1 bulan. Jika dialokasikan 25% dan kirim sendiri, akhirnya mahal di ongkos produksi.

Solusi Islam Kaffah

Perlindungan terhadap produsen domestik, dan juga pelarangan swasta mengelola SDA itulah yang dibutuhkan untuk menghentikan krisis energi. Perombakan manajemen PLN dan peta jalan menuju energi terbarukan sebagaimana yang disampaikan menteri Erick Thohir bukan solusi. Sebab kondisi belum stabil dan kewenangan negara atas pengelolaan SDAnya masih lemah. Syahwat ekspor guna memenuhi kantong-kantong pengusaha kakap masih menguasai sebagian pemikiran pejabat negeri ini.

Padahal BUMN adalah alat negara guna mengelola SDA bumi Pertiwi ini secara independen. Pembiayaannya, jika menurut syariat berasal dari Baitul mal. Inilah yang juga memperkuat bukti mengapa negeri ini lebih cinta ekspor daripada menguatkan ketahanan energi dalam negeri. Selalu alasannya adalah ketiadaan biaya dan tenaga ahli. Andai saja, semua bersinergi menuju satu tujuan yaitu kesejahteraan seluruh umat, bukan satu golongan saja. Tentulah krisis ini tak akan berlarut-larut.

Namun, solusi itu hanya muncul dengan aturan syariat Allah SWT. Allah Maha Kaya, Maha bijaksana, Maha Mengatur dunia, alam semesta dan seisinya. Tentulah untuk kemaslahatan manusia, salah satu makhluk ciptaanNya bukanlah hal yang sulit. Lantas, mengapa para penguasa yang ketika dilantik di atas kepalanya diangkat Alquran namun dalam setiap lisan dan kebijakannya berlawanan dengan kitab yang ia diambil sumpah dengannya?

Rasulullah bersabda tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin umat, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Dialah yang bertanggungjawab atas kebutuhan rakyat. Apalagi energi adalah salah satu hak atas kepemilikan umum, hak rakyat karena dengannya segala urusan bisa terpenuhi, dari sekolah, bekerja, industri, keamanan, kesehatan dan lainnya. Maka akan jatuh dosa jika penguasa abai bahkan lebih mementingkan kumpulan oligarki dan investor tamak. Wallahu a' lam bish showab.

*) Penulis adalah Institut Literasi dan Peradaban