Krisis Batu Bara: Ancaman Bagi Korporat atau Rakyat?

Foto, Mutiara Putri Wardana (Staff accounting di Salah satu perusahaan swasta)

Oleh: Mutiara Putri Wardana

Indonesia terancam menghadapi krisis listrik akibat defisit pasokan batubara di pembangkit PLN. Ketersediaan batubara diperkirakan di bawah batas aman untuk mencukupi kebutuhan selama 15 hari.

Pemerintah pun melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batubara. Kebijakan ini diberlakukan selama satu bulan, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Masalah pasokan batubara PLN disebabkan karena perusahaan-perusahaan tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Puncak persoalan yang terjadi saat ini sejatinya dapat diprediksi dan seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Sejak pertengahan 2021, ketika harga batubara global mulai melambung, pemerintah sudah menyoroti praktik ketidakpatuhan DMO.

Hingga akhirnya muncul surat keputusan pelarangan ekspor terhadap 34 perusahaan. Praktik sanksi tersebut nyatanya juga tidak mampu memberikan efek jera dalam mendorong kepatuhan. (www.suara.com/bisnis/2022/01/05/)

Kebijakan penghentian ekspor batubara ke sejumlah negara diclaim sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri dan bentuk keberpihakan kepada rakyat. Krisis batu bara internasional yang sedang terjadi membuat pemerintah harus mengamankan ketersediaan batubara untuk kebutuhan di dalam negeri.

Namun di lain pihak, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan, larangan ekspor batubara ke luar negeri selama Januari 2022, akan memberikan berbagai dampak yang signifikan terhadap industri pertambangan batubara secara umum.

Dia menyebut, larangan ini akan mengganggu volume produksi batubara nasional sebesar 38-40 juta MT per bulan. Pemerintah akan kehilangan devisa hasil ekspor batubara sebesar kurang lebih USD 3 miliar per bulan.

Kemudian, Pemerintah akan kehilangan pendapatan pajak dan non pajak (royalti) dan juga berdampak kepada kehilangan penerimaan pemerintah daerah; arus kas produsen batubara akan terganggu karena tidak dapat menjual batubara ekspor.

Kapal-kapal tujuan ekspor, hampir semuanya adalah kapal-kapal yang dioperasikan atau dimiliki oleh perusahaan negara-negara tujuan ekspor. Kapal-kapal tersebut tidak akan dapat berlayar menyusul penerapan kebijakan pelarangan penjualan ke luar negeri. (www.merdeka.com)

Polemik ini wajar terjadi sebab sejak awal pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini batu bara disandarkan kepada ekonomi kapitalistik. Karena negeri ini menganut sistem kapitalis yang mana aturannya tak berpihak pada rakyat tapi justru berpihak kepada korporat.

Sistem kapitalis menggeser peran negara sebagai pengelola kekayaan alam milik rakyat menjadi sekedar regulator (pengawas), sementara pengelolaan kekayaan alam dilakukan oleh swasta dan asing. Akibat penerapan sistem kapitalis juga menjadikan negara tak memiliki independensi (berdaulat) dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan hal ini.

Ketidakberdayaan negara adalah hal yang wajar dalam sistem kapitalis dikarenakan kapitalisme menganut paham kebebasan berkepemilikan, sehingga siapapun bebas memiliki apapun termasuk kekayaan tambang. Para korporat inilah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, sementara rakyat harus menjadi budaknya.

Imbas negatif dari sistem ini tentu saja diterima rakyat, sementara yang paling diuntungkan tentu saja korporat. Padahal semua sumber daya alam adalah aset yang seharusnya dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat, sebagaimana yang termaktub di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demi melayani para korporasi agar tetap aman beroperasi lantas mengabaikan jeritan rakyat yang harus membayar mahal kebutuhan listrik dengan narasi basi bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh asing akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat sekitar.

Hal ini tentu tidak akan terjadi dalam sistem Islam, dalam Islam sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh rakyat, negara menjadi pengelolanya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, kalaupun ada individu atau korporasi yang terlibat dalam pencarian produksi atau distribusinya maka ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya atau akad ijarah bukan kontrak karya yang seakan-akan mereka menjadi bagian dari pemilik.

Sistem Islam mewajibkan negara untuk mengatur kepemilikan yang ada ditengah masyarakat. Negara juga mengatur apa saja yang dapat menjadi kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Semuanya jelas diatur berdasarkan syariat Islam bukan atas kehendak penguasa apalagi kehendak pengusaha. Sehingga jelas antara yang halal dan haram.

Pembahasan mengenai barang tambang sejatinya telah diulas oleh para fuqaha pada masa lampau. Mereka berpendapat bahwa barang-barang tambang yang melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan milik publik dan tidak boleh dikuasai oleh individu. Imam Ibnu Qudamah, misalnya, telah merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (zhâhir) seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, yakut, dan semisalnya merupakan milik umum; tidak boleh diprivatisasi dan dikuasakan kepada siapapun meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka.

Oleh karena itu, di dalam sistem Islam, sektor pertambangan menjadi salah satu pos penerimaan Baitul Mal, yang masuk ke dalam sub pos penerimaan kepemilikan umum. Harta-harta tersebut dikelola oleh negara yang kemudian didistribusikan untuk dinikmati hasilnya oleh rakyat. Pos milik umum ini dikhususkan dari penerimaan milik negara, seperti fai, kharaj, dan jizyah, serta penerimaan sedekah (zakat). Sebab distribusinya hanya dikhususkan untuk rakyat secara langsung baik, termasuk dalam bentuk pembanguan sarana umum.

Ini adalah bukti dari urgensi penerapan syari’at Islam kaffah yang dengannya segala pengaturan kehidupan, berbangsa, dan bernegara akan mendatangkan kemaslahatan bukan bencana seperti halnya kapitalisme hari ini. Wallahu a’alam

*) Penulis adalah Staff accounting di Salah satu perusahaan swasta

Baca Juga