oleh

KPU dan Bawaslu Tidak Memberikan Efek Jera Terhadap Pelanggar Pilkada di Bursel

RadarKotaNews, Jakarta – Keterlibatan bupati buru selelatan Tagop Sudarsono Soulissa (tagop) dalam masa kampanye untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati buru selatan yang juga istrinya mendapat kecaman keras dari aktivis mahasiswa jakarta.

Ketua Himpunan Mahasiswa Politik, Ibrahim Malik Fatsey aktivis jakarta yang juga asal kabupaten buru selatan menyatakan Keterlibatan bupati tagop pada beberapa kali kampanye yang dilakukan istrinya (SMS-GES) dianggap perlu menjadi bahan evaluasi secara tegas oleh KPU kabupaten buru selatan dan bawaslu kabupaten buru selatan.

Menurut Ibrahim, proses hukum yang dilakukan KPU dan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan yang dialamatkan kepada Camat Kapala Madan Masri Mamulati dan sejumlah aparat desa Biloro yang tengah viral di media sosial, dinilai tidak memberi hukum jera yang pasti dan tegas.

‘’Proses hukum yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Buru Selatan terhadap pelanggaran pilkada yang dilakukan Camat Kapala Madan dan Aparat Desa Biloro kabupaten buru selatan sama sekali tidak memberikan efek jera yang tegas dan murni serta independen tehadap jalannya proses pilkada di buru selatan,’’ kata Ibrahim kepada awak media, Rabu, (21/10/2020)

Bahkan ia juga menyatakan proses hukum yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Bursel tidak mestinya berhenti kepada Camat Kapala Madan, melainkan jauh dari itu juga dialamatkan kepada bupati aktif buru selatan Tagop Sudarsono Soulissa (Tagop Red).

‘’Ingat Camat Kapala Madan beserta para Desa tidak berkehendak sendiri melakukan kampanye gelap melainkan atas dasar instruksi bupati tagop, lihat saja vidionya secara terang dan gamblang diutarakan camat melakukan apa dan sumbernya itu dari sapa ?. Proses hukum yang dilakukan KPU dan Bawaslu buru selatan harusnya menyentuh juga pada persoalan demikian ini agar tidak terkesan KPU dan Bawaslu Bursel melakukan keberpihakan secara diam-diam,’’ terangnya

“Penegasan dan keadilan hukum harusnya ditegakkan oleh KPU dan Bawaslu Bursel, mengingat banyak sekali pelanggaran pilkada yang dilakukan baik oleh Bupati tagop secara terang-terangan hingga para aparat pemerintahan camat dan desa, jangan hanya kepada satu pihak. Kan beliau (Tagop) yang perintahin camat, dan Pemerintahan Desa Kapala Madan, diduga jalannya hukum atas masalah ini pasti di sunatin alias digelapkan oleh bupati, jangan sampai itu terjadi,’’ jelas Ibrahim

Lebih jauh aktivis jakarta yang akrab disapa IMF itu berharap jalannya pilkada 2020 di kabupaten buru selatan (bursel) jangan sampai dikebiri oleh oknum pemerintah maupun lainnya. Oleh karena itu, Masyarakat diminta untuk proaktif melihat kejanggalan pilkada yang ada.

Pasalnya kata IMF, tahapan jalannya Pilkada 2020 di kabupaten Buru Selatan harus sesuai dengan amanat undang-undang pilkada dan masyarakat tidak mudah termakan hasutan profokasi baik yang dibuat oleh pemerintah terkait dan juga masing-masing pasangan calon.

“Kami berharap bahwa pemimpin buru selatan yang akan datang harus pemimpin yang baik dan mengerti kemauan masyarakatnya mampu melahirkan ide dan gagasan pembangunan berkelanjutan yang baik dan moderen agar tumbuh pengelolaan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.” pungkas IMF. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed