oleh

KPK Tidak Pernah Minta FPI dan PA 212 Untuk Aksi, KPK Bekerja Bukan Permintaan

RadarKotaNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons rencana Front Pembela Islam (FPI) menggelar demonstrasi terkait dugaan korupsi mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, pada 21 Februari 2020 mendatang.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya serius menangani kasus Harun Masiku. Ia meyakini penyidik bekerja sesuai mekanisme hukum, bukan permintaan pihak tertentu.

Ia menambahkan bahwa penyidik tengah menyelesaikan berkas perkara para tersangka kasus tersebut. Teruntuk Harun Masiku yang buron, Ali mengklaim KPK terus mencari keberadaan Harun Masiku.

“Kalau kemudian pembicaraannya terkait kasus-kasus tertentu, ataupun meminta menyelesaikan kasus-kasus tertentu kita yakin aparat penegak hukum, karena aparat penegak hukum tidak hanya KPK, ada Kejaksaan, Kepolisian serta KPK juga berkomitmen untuk memberantas Korupsi. Kalau fokus untuk ke perkara PAW, KPK juga sedang menangani penyelesain perkara para tersangka yang ada hubungannya dengan PAW dan berhubungan dengan mantan Komsioner KPU,” ungkap Ali Fikri, Rabu (05/02/2020).

Lebih lanjut Ali menjelaskan, bahwa KPK berkerja bukan dasar permintaan, dan KPK juga terbuka terhadap setiap laporan masyarakat.

“Jadi, yang perlu kami sampaikan juga bahwa tentu bekerjanya aparat penegak hukum itu bukan kemudian atas dasar permintaan pihak tertentu atau siapa pun, misalnya dalam laporan masyarakat, ya, tentu KPK akan tindaklanjuti dalam penelaahan, pengkajian, sampai penyelidikan,” tegas Ali Fikri.

Front Pembela Islam (FPI) hingga Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi ini akan digelar pada Jumat, 21 Februari 2020.

Dalam pernyataan yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman, aksi ini dilatarbelakangi penggagas yang merasa penanganan sejumlah kasus berhenti. Penggagas ‘Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI’ juga berbicara soal lingkaran kekuasaan.

“Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya. Diduga kuat mandek dan mangkraknya penanganan kasus-kasus megakorupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan,” bunyi pernyataan bersama FPI, GNPF Ulama hingga PA 212, Selasa (4/2/2020).

Aksi 212 terkait korupsi juga menyoroti kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Mereka juga menyinggung kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.(Ps)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed