oleh

KPK Jangan Ragu Umumkan Para Calon Kepala Daerah Yang jadi Tersangka Kasus Korupsi

RadarKotaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi, diminta untuk tidak ragu dan segera mengumumkan status tersangka calon Kepala Daerah yang ikut berlaga di Pilkada serentak 2018.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangannya, Jumat (16/3/18).

“Sudahlah KPK jangan ragu-ragu umumkan saja para calon Kepala Daerah yang akan ditetapkan jadi tersangka dalam berbagai kasus korupsi,” kata Arief.

Menurutnya, semakin cepat KPK mengumumkan, maka rakyat yang memiliki hak di Pilkada 2018 tidak salah dalam memilih.

“Agar rakyat tidak memilih kucing dalam karung. Dan Pilkada 2018 Akan menghasilkan Kepala Daerah yang bersih,” kata Arief.

Terkait adanya permintaan dari pemerintah, sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Arief yang juga Koordinator Gerindra Kalimantan Barat itu meminta agar KPK tidak mendengarkannya.

“KPK sebaiknya tidak perlu dengarkan ocehan pemerintah yang meminta untuk tidak mengumumkan nama-nama orang yang terlibat korupsi dan kebetulan lagi jadi calon Kepala Daerah,” kata Arief.

Menurutnya, dengan pengumuman tersangka calon kepala daerah, tidak akan ada kerusuhan sosial.

“Contoh saja Cagub Lampung dan Sultra yang di comot OTT, nggak ada tuh protes dari masyarakat. Justru masyarakat senang,” kata dia.

Dirinya curiga dengan keinginan pemerintah Joko Widodo yang meminta KPK menunda pengumuman para calon Kepala Daerah jadi tersangka, dalam berbagai kasus korupsi. Jangan-jangan, kata Arief, banyak calon Kepala Daerah dari Parpolnya Pemerintah yang akan jadi tersangka.

“Misalnya Cagub Jawa Tengah Ganjar (Pranowo) yang sering disebut-sebut punya indikasi kuat terima uang hasil korupsi e-KTP,” tukas Arief.

Diketahui, nama bekas personel Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo beberapa kali disebut dalam dakwaan dua terdakwa bekas pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan Sugiharto, dalam kasus proyek korupsi KTP elektronik.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima suap US$ 520 ribu dalam kasus korupsi e-KTP.

Penerimaan itu terjadi saat Ganjar masih menjadi pimpinan di Komisi II DPR RI. Ganjar juga menjadi salah satu pimpinan Komisi II DPR yang ikut dalam pertemuan pada Mei 2010.

Pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR. Pertemuan itu dihadiri Irman, Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Mendagri ketika itu Gamawan Fauzi.

Selain itu, beberapa anggota DPR seperti Chaeruman Harahap, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, dan Arief Wibowo. Dan pertemuan itu juga dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin dan Andi Narogong.

Dalam pertemuan, Mustoko Weni menyampaikan bahwa Andi Narogong akan menjadi pengusaha yang mengerjakan proyek e-KTP. Mustoko juga menjamin Andi akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan pejabat di Kemendagri.

Meski demikian, Ganjar menegaskan tidak pernah ada kejanggalan dalam pembahasan proyek e-KTP saat dia menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR. Dia juga mengaku tidak mengetahui adanya pembagian uang dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

“Dalam proses (pembahasan proyek e-KTP) semua berlangsung wajar sejak awal,” kata Ganjar saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Politikus PDIP itu mengaku terkejut saat KPK menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam megaproyek ini sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun.

Ganjar baru menyadari adanya kongkalikong ketika muncul tawaran dari anggota Komisi II DPR Mustoko Weni. Ganjar mengatakan, saat itu, Mustoko pernah menyampaikan adanya titipan untuknya.

“Saya berasumsi itu uang. Tapi Saya tolak,” kata Ganjar Pranowo.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed