oleh

KPK Harus Audit Kuota Impor Beras Karena Diduga Ada Suap

RadarKotaNews – Jelang Tahun politik dan Pemilu 2019, adanya keanehan dalam masalah impor beras yang dipaksakan oleh Pemerintah Joko Widodo

Demikian dikatakan Wakil ketua umum Gerindra, Arief Poyuono dalam pesan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (18/01)

Sambung Arief menilai, Hal yang mencurigakan tentang tujuan import beras yang bertujuan mengumpulkan pundi pundi persiapan Pemilu 2019 sangat gampang ditarik benang merahnya

Pertama Menteri Perdagangan adalah Kader Parpol yang parpolnya sejak dini sudah menyatakan mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2019

Kedua Joko Widodo bersikap acuh Tak acuh dan tidak Ada sedikitpun untuk merespon terkait Impor Beras 500ribu Ton

“Memang yang mendapatkan kuota izin impor beras adalah perum Bulog tapi Saya rasa Bulog hanya jadi cover saja dalam impor beras tersebut,”katanya.

Sebab seperinya semua beras yang Akan di Impor dari Vietnam itu BULOG today bisa langsung mengunakan sistim G to G ,tetapi BULOG mendapatkannya dari para trader ,sudah pasti para tradernya punya benang merahnya dengan para mafia mafia kuota impor beras yang Ada di kementerian Perdagangan

Oleh karena itu sebaiknya KPK mengambil langkah yang cepat Dan tegas untuk melakukan pemantauan, penyelidikan Proses pemberian izin Impor Beras sebesar 500 ribu Ton ,karena pasti Ada yang tidak beres Dan rawan suap Dan katabelece

Dengan impor beras 500 ribu Ton, menurut Arief, sebaiknya DPR Juga kalau berpihak pada para Petani yang Akan panen Raya dalam bulan ini agar memanggil Presiden Joko Widodo Dan Mendag untuk menjelaskan alasan impor beras itu.

“Dan masyarakat harus tahu bahwa janji Joko Widodo untuk tidak impor beras setelah 3 tahun tepat tahun 2017 katanya akan Swasembada cuma omong omong kosong saja.”katanya.

(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed