oleh

KPK Buka Peluang Panggil Lagi Sahroni

RadarKotaNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memberi lampu hijau bakal adanya pemeriksaan kembali terhadap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis petang (28/2/2020).

Namun, soal kewenangan pemanggilan saksi, kata dia, merupakan keputusan penyidik. Maka dari itu, tak menutup kemungkinan penyidik akan memanggil saksi lainnya, juga Sahroni, yang mengetahui keterlibatan PT Merial Esa dalam perkara suap Bakamla.

“Ya itu (Sahroni) sudah diperiksa. Tunggu penyidik,” kata Ali.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat lalu, politikus Nasdem itu mengatakan jika penyidik merasa bingung menanyakan soal kasus suap Bakamla kepadanya.

Bahkan, politikus yang punya koleksi jam tangan dan mobil mewah itu menyebut, penyidik baru mengetahui bahwa dia merupakan anggota DPR RI.

Pria berjuluk Crazy rich Tanjung Priok ini pun menegaskan, dirinya sama sekali tidak mengetahui kasus dugaan suap Bakamla.

Pemeriksaan terhadap Sahroni berkaitan dengan PT Merial Esa (ME), korporasi yang dijerat KPK sebagai tersangka. PT ME diketahui milik Fahmi Darmawansyah, yang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.

Dalam perkara ini, Komisaris PT ME, Erwin Sya’af Arief yang sudah ditetapkan tersangka diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.

Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total commitment fee dalam proyek ini yaitu 7 persen, dimana 1 persennya diperuntukkan Fayakhun Andriadi.

Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT ME, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.

Atas perbuatannya, PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed