Korupsi Politik..

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) Ismail Marasabessy

Oleh: Ismail Marasabessy.,SH.

Korupsi Politik adalah korupsi yang di lakukan melalui pelaksana Pilpres, Pemilu, Pemilukada, atau melalui penerbitan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres, Kepres, Peraturan Menteri, Perda, dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota..

Peraturan Perundang-undangan di buat mengatasnamakan rakyat dengan slogan untuk kepentingan rakyat. Padahal, hakikatnya atau kandungannya peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Para pejabat, Penyelenggara Negara, Parpol atau Golongan tertentu.

Pada zaman Orde Lama (Soeharto)
Politik di anggap sebagai kejahatan sehingga partai Politik banyak di bubarkan di leburkan menjadi satu. Guna kepentingan soeharto dan kroni-kroninya

Rupanya pada era reformasi pola yang di mainkan oleh para penguasa saat ini tak bedah jauh dengan apa yang pernah di lakukan Pada zaman Orde baru, yaitu pada masa Kepemimpinan nya Bapak Jenderal soeharto..

Pada zaman Orde baru pola kepemimpinannya menggerakkan seluruh Instrument Pemerintah di gerakkan untuk menindas rakyat guna mengambil keuntungan politik. Tidak berbeda jauh sekarangpun Pemerintah menggunakan teknik atau konsep yang sama dimana rakyat di jadikan tumbal politik dan menggunakan seluruh Instrument Pemerintah untuk menindas rakyat.

Era Orde baru dan era reformasi konsep atau strategi politik pun sama. Dimana Lembaga Legislatif di kuasai oleh pemerintah dan menjadi senjata ampuh untuk melakukan korupsi Politik dengan cara mengesahkan semua undang-undang.

Untuk masyarakat marilah bangun kesadaran kita bahwa sekarang ini kita sementara di Ninabobokan oleh kroni-kroni pemerintah yang di duga Zholim. Bangunlah dan meminta kembali kedaulatan kita. (***)

*)Penulis adalah Direktur Eksekutif
Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia

Penulis:

Baca Juga