Korupsi Membudaya, Salah Siapa?

Pendidik dan Pemerhati Masalah sosial, Mila Nur Cahyani. (Ist)

Oleh : Mila Nur Cahyani, S.Pd

Kasus korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Sebanyak lebih dari seribu kasus korupsi terjadi sepanjang 2004 hingga 2021.

Salah satu sumber praktik rasuah itu ialah pengadaan barang dan jasa. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, banyak kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor) akibat pengadaan barang dan jasa. Namun, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membuat aplikasi Belanja Pengadaan (Bela) guna meminimalkan potensi korupsi. (Medcom.id: 07/05/2021)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan kebijakan ekonomi Indonesia banyak diintervensi oleh politik. Sehingga memicu banyak praktek korupsi. Meski begitu, Mahfud meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa terhadap pemerintah yang banyak dinilai koruptif atau bahkan oligarkis. Pasalnya, ia mengatakan dari waktu ke waktu, kemajuan terus dilakukan. (Nasional.tempo.co: 1/05/2021)

Dilangsir dari rmol.id pada 7 Mei 2021, Komite Eksekutif Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf menengarai banyaknya elite partai politik (Parpol) dan kader partai yang terlibat perkara rasuah. Imbasnya, membuat petinggi Parpol dan anggota DPR terkesan bersikap ambigu.

Menurut Gde, para petinggi parpol dan kadernya di senayan nampak tidak bersuara keras saat ada upaya sistematis yang mengarah pada skema pembersihan KPK dari orang yang tidak segaris dengan kepemimpinan KPK saat ini.

Penerapan sistem yang salah berujung pada banyaknya kemaksiatan yang terjadi. Kasus korupsi salah satunya. Korupsi terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang tepat untuk mengakhirinya.

Kapitalisme menjadi akar masalah terjadinya hal ini. Sistem ini menjadikan uang di atas segalanya. Keuntungan sebesar-besarnya pun berusaha diraih agar tidak terjadi kerugian. Akhirnya cara yang salah pun diambil untuk meraihnya. Salah satu jalannya dengan korupsi.

Rakyat pun kembali kecewa terhadap pemerintah. Apalagi belum semua kasus korupsi diselesaikan. Negara pun banyak dirugikan. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, akhirnya disalahgunakan. Akibat sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, maka tidak ada ketakutan dalam berbuat sesuatu yang diharamkan agama. Korupsi menjadi suatu kebiasaan yang tumbuh subur di sistem ini.

Sekulerisme menghasilkan kerusakan dalam kehidupan. Inilah saatnya kembali pada aturan Islam. Islam akan menghentikan praktek korupsi. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan. Segala sesuatunya akan dilaksanakan berdasarkan kitabullah dan sunnah. Islam melarang keras penerimaan harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para pegawai/pejabat Negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik Negara maupun harta milik masyarakat.

Islam akan mencegah tindakan korupsi. Dalam Islam, para pejabat/pegawai negara akan diberikan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, ketakwaan individu juga penting. Mereka harus memiliki self control yang kuat. Sebagai seorang Muslim, mereka harus menyadari dan menganggap bahwa jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan benar, karena akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat.

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka, dapat kita lihat bahwa hanya dengan Islamlah akan kita dapatkan solusi tuntas kemajuan dan pemerintahan yang bersih.

Wallahu a'lam bisshowwab

*)Penulis adalah Pendidik dan Pemerhati Sosial

Baca Juga