Korupsi Lahir Dari Sistem Demokrasi

Ratna Munjiah, Pemerhati Masyarakat

Oleh: Ratna Munjiah

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai kasus dugaan suap yang membelit Bupati Bogor Ade Yasin adalah contoh kegagalan dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

Ade dan tiga anak buahnya ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 April 2022. Mereka diduga menyuap 4 orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat sebesar Rp 1,9 miliar demi mendapatkan predikat opini WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Ade terjun ke dunia politik pada 2008 dan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia mengikuti jejak kakaknya, Rachmat Yasin, yang juga merupakan kader partai berlambang Ka'bah itu.

Akan tetapi, Rachmat Yasin juga merupakan terpidana dua kasus korupsi, yakni suap tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri dengan vonis penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Selain itu, Rachmat juga terbukti melakukan gratifikasi untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 2013 dan Pemilu 2014 dari SKPD Kabupaten Bogor dengan total sekitar Rp 8,9 miliar.

Egi mengingatkan soal kerugian dalam hal politik dinasti seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor. Menurut dia masyarakat harus menyadari sifat dari politik dinasti adalah untuk berkuasa dan melayani diri sendiri.

Di sisi lain, menurut Egi praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah diakibatkan oleh pemilihan umum yang berbiaya tinggi. Hal itu, kata Egi, membuat kepala daerah terdorong melakukan praktik koruptif agar bisa digunakan untuk memberi mahar pada parpol, jual beli suara, kampanye dalam pilkada ataupun balas jasa ketika ia terpilih.

KPK menetapkan 8 orang tersangka termasuk Ade dalam perkara itu. KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah sebesar Rp 1,024 miliar yang diduga untuk menyuap 4 auditor BPK itu.

Sebanyak 4 pegawai BPK yang menjadi tersangka penerima suap dalam perkara itu adalah Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa. (www.msn .com/id-id/news).

Politik dinasti dalam sistem demokrasi meniscayakan makin banyaknya celah korupsi. Dalam sistem demokrasi memang memberikan peluang untuk kerap melakukan praktek korupsi, dimana demokrasi membuat mata hati tertutup, dan hal ini tentu tidak akan pernah terjadi dalam Sistem Islam.

Islam akan menghapus korupsi dan meniadakan semua pintu mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Maraknya pejabat yang terlibat kasus korupsi membuktikan bahwa kekuasaan atau jabatan yang diberikan dalam sistem demokrasi
merupakan jalan mulus bagi mereka untuk meraup kekayaan. Jalan pintas untuk mengumpulkan materi. Tidak heran jika dalam demokrasi melahirkan korupsi, karena dalam demokrasi yang membuat hukum adalah manusia yang didasarkan pada hawa nafsu, hukum dibuat penuh dengan kepentingan.

Kasus korupsi yang menimpa para pejabat, tentu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, banyak jiwa yang tidak paham, tujuan Allah menciptakan manusia ke dunia untuk apa.

Akhirnya yang terjadi manusia berlomba-lomba untuk meraih kebahagian hidup dengan cara mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Tidak lagi berfikir halal dan haram, yang penting bisa mengumpulkan harta kekayaan.

Sejatinya ketika menciptakan manusia, Allah SWT melengkapinya dengan potensi-potensi kehidupan yang secara fitri akan mendorongnya untuk beraktifitas mewujudkan misi penciptaan sebagai hamba Allah SWT

Potensi kehidupan yang dimaksud, berupa hajatu al-‘udhawiyah (Kebutuhan jasmani) dan gharizah (naluri), Kebutuhan jasmani dan naluri ini menghendaki pemenuhan, karena jika ghorizah tersebut tidak dipenuhi maka individu akan mengalami keresahan demi keresahan.
Selain memberikan ghorizah Allah melengkapinya dengan aturan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seharusnya sebagai seorang muslim harus disandarkan pada keterikatan terhadap hukum Allah.

Namun, banyak pemilik kebijakan atau pemangku jabatan, memenuhi naluri tersebut hanya bersandar pada hawa nafsu semata, sehingga korupsi dianggap sebagai jalan mudah untuk mengumpulkan kekayaan.

Tak mengherankan korupsi ini akan terus tumbuh subur, karena kesadaran individu sebagai makhluk Allah yang harus terikat dengan aturan Allah tidak tumbuh di dalam jiwanya. Segala cara dihalalkan untuk mencukupi atau memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Padahal sebagai seorang muslim seharusnya senantiasa melakukan segala aktivitas disandarkan kepada aturan Allah.

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam at-Tarmidzi, Rasulullah saw mengumpamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke laut, maka air yang melekat di jari itulah kenikmatan dunia.

Oleh karena itu orang yang beruntung adalah orang yang lebih memilih dan mengutamakan akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw bersabda :

Siapa saja yang mencintai dunianya, dia telah mendatangkan kerugian bagi akhiratnya, dia telah mendatangkan kerugian bagi dunianya. Karena itu, pilih dan utamakanlah yang kekal dari pada yang fana" (HR Ahmad, al-Baihaqi dan al-Hakim).

Sehingga diperlukan upaya untuk membangun kesadaran individu, bahwa sebagai seorang muslim dia terikat dengan aturan Allah. Ujung dari kehidupan adalah kematian, dan pada saat kematian itu sudah menjemput tiap pribadi maka tidaklah sedikitpun harta akan dibawanya.

Sudah seharusnya kita kembali berhukum hanya kepada hukum Allah, karena hanya hukum Allah yang memiliki mekanisme lengkap untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kasus korupsi. Semua bisa terlaksana di dalam satu kepemimpinan Islam dalam bingkai negara Khilafah Islam.
Wallahua’lam.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga