oleh

KontraS: 390 Aduan Terkait Penanganan Brutal Aksi Sekitar Gedung DPR RI

RadarKotaNews – Staf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar mengatakan bahwa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Tim Advokasi untuk Demokrasi memperoleh 390 aduan terkait penanganan brutal aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada 24, 25, dan 30 September 2019, jumlah itu berdasarkan pengaduan hingga Kamis (3/10) pukul 21.00 WIB.

“Kami menerima 390 orang yang melaporkan melalui berbagai medium tersebut dengan mayoritas yang dilaporkan adalah mahasiswa, kemudian ada pelajar, kemudian ada karyawan, terus ada pekerja lepas, sampai ojol,” kata Rivanlee saat Komprensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (4/10).

Menurut Rivanlee. ada 201 mahasiswa, 50 pelajar, warga 28 orang, karyawan 13 orang, ojol 1 orang, dan 51 orang tidak diketahui profesinya.

Data tersebut, kata dia, didapat dari pengaduan masyarakat yang dibuka sejak 25 September 2019. Aduan dibuka melalui pengaduan langsung, telepon, pesan singkat, surat elektronik, pesan berantai, dan tagar #HilangAksi di Twitter.

Tidak hanya itu, Kontras juga mencatat perlakuan brutal polisi yang diadukan. Kontras mencatat ada aduan paling banyak soal penganiayaan dengan 60 aduan, penggunaan gas air mata 61 aduan, dan penangkapan 19 aduan. Perlakuan lainnya yang masuk dalam daftar aduan adalah pengeroyokan, penangkapan, pelemparan batu, penggunaan peluru karet, dan penggunaan peluru tajam.

Berdasarkan sebaran lokasi, aduan paling banyak diberikan terkait peristiwa di depan Gedung DPR dengan total 62 aduan. Kemudian diikuti kawasan Palmerah 19 aduan dan Senayan 13 aduan.

Kontras dan Tim Advokasi menilai jumlah aduan ini dan berbagai temuan di lapangan jadi bukti kepolisian gagal menangani aksi unjuk rasa berskala besar. Karenanya, mereka menuntut ada evaluasi dari kepolisian secara transparan.

“Kami berharap Polri melakukan proses evaluasi dan audit atas perilaku anggotanya di lapangan yang terbukti melakukan pelanggaran agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya secara etik maupun pidana atas penanganan aksi massa 23-30 September 2019,” tegasnya.(Dirga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed