Kondisi PPRN Sedang Kritis

RadarKotaNews, Jakarta - Kondisi kami sedang kritis, aset peternakan kita sekarang lepas karena pakan terlalu tinggi, karena itu kami sangat resah dan menderita. Sementara unggas sangat krusial

Demikian disampaikan Paguyuban Peternakan Rakyat Nusantara (PPRN) perwakilan peternak ayam Kendal, Suwardi saat beraudensi dengan Anggota Komisi IV F - Golkar, Budi Setiawan di Ruangan Rapat Fraksi Partai Golkar, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (11/10/2021)

Menurut Suwardi, hari ini permendag 7, harga pakan yang tinggi 6400, kenaikan sampai 20 persen. Dari pakan tersebut, kondisi yang lain adalah ketersediaan jagung untuk peternak, namun ternyata hanya 1000 Ton yang di realisasi di lapangan.

"Kami berharap ketersediaan jagung untuk kami dengan harga yang wajar, sesuai dengan permendag. Mohon sampaikan kepada sejawat DPR untuk mengubah UU 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sebab, akar masalah adalah UU," ujarnya

Selain itu, kami juga berharap agar yang kecil bisa hidup dan jangan hanya memfasilitasi investor. Karena itu, sampaikan hal ini ke dirjen PKH, agar investor dan importir wajib membuat pabrik tepung dan olahan telur di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI F-Golkar Budi Setiawan menjelaskan bahwa kondisi ini tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena itu, perlu diketahui pasca bertemu nya perwakilan ke presiden, hal itu menjadi instruksi.

"Jagung di daerah sudah menjual kepada perusahaan besar, dengan harga 4800. Kita harus cari jagung untuk peternak mandiri, bukan stok di pabrik," tutur Budi

Meski begitu Budi setuju dengan tuntutan untuk jangka panjang, sebab kata dia, kondisi ini sudah sangat lama seperti siklus, sekarang ini saya dengar langsung dari menko perekonomian untuk mengatasi ini, harus berbagi keuntungan antara petani jagung dan peternakan.

"Harus ada komitmen, dan juga perlu ada percepatan," jelas Budi

Selain itu, kami juga sudah dapat informasi dari kepala daerah tentang kondisi seperti ini yang berulang kali. "Kita secara formal bisa kita simpulkan dalam bentuk kesepakatan dalam butir tuntunan yang di sampaikan," imbuh Budi

Dalam pertemuan itu perwakilan penyampaian tuntutan antara lain:

Pertama, Cabut SE Cutting No: 06066/PK.230/F/10/2021

Kedua, Importir Grand Parent Stock (GPS)/Parent Stock (PS)/ wajib membuat pabrik olahan telur dan olahan tepung

Ketiga, Tolak SE Cutting yang berjilid jilid

Ketiga, Perusahaan yang memiliki  Grand Parent Stock (GPS)/Parent Stock (PS)/Pakan dan afiliasinya , termasuk meminjam nama  perorangan, dilarang melakukan kegiatan budi daya, menjual ayam hidup dan telur ke pasar tradisional

Keempat, Naikkan harga ayam hidup dan telur minimal di harga pokok penjualan (HPP) dari peternak rakyat mandiri adalah Rp20.000/kg sesuai dengan permendag

Kelima, Kepres perlindungan terhadap peternak UMKM dan Mandiri

Keenam, Tegakan permentan no. 32 tahun 2017

Ketujuh, berikan peranan dan kewenangan kepada BUMN/ badan Pangan Nasional untuk stabilisasi harga pangan dan stok

Kedelapan, Pemutihan utang peternak rakyat mandiri yang terkena imbas PPKM Covid-19

Kesembilan, pembatasan kandang-kandang budidaya ayam pedaging dan ayam petelur dan itegrator dilarang berbudi daya ayam boiler dan layer

Kesepuluh, Meminta komisi IV memanggil kementerian pertanian untuk mempertanggung jawaban arahan presiden.

Kesebelas, Mengusulkan pembentukan kementrian peternakan.

Keduabelas, Sediakan stok jagung bagi peternak.

(adrian)

Penulis:

Baca Juga