oleh

KOMPAK: Usut KKN Kartu Pra Kerja 5.6 Triliun Alihkan Buat BPJS

RadarKotaNews, Jakarta – Kartu Pra Kerja sudah berjalan dengan payung hukum Perpres No 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja, Dengan demikian Perpres No.36/2020 tentang pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja tidak begitu saja bisa melompat dari
UUD 1945 langsung ke isi Perpres dan mengabaikan UU dan Peraturan Pemerintah terkait yang telah ada
sebelumnya.

Hal tersebut di sampaikan Koordinator
Komando Aksi Mahasiswa Dan
Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK), M Yusuf saat berunjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (18/5/2020)

Lanjut Yusuf, dalam hal ini UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Bahkan dengan Perpres Kartu PraKerja sudah tersedia pula Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No.2/2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

“Perpres ini juga tidak mengacu pada UU No 15/2019 jo UU No 12/2011 pasal 30 berbunyi Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Juga kami cek lagi Kepres No. 12/2019, dari 28 rancangan Perpres tidak ada satupun tentang kartu Prakerja,” terangnya

Dikatakan Yusuf bahwa, fakta Kartu Pra Kerja berjalan : video materi pelatihan kurang lebih sama dengan yang dapat diunduh gratis di Youtube. “Lalu mengapa negara harus membayar materi pelatihan yang disediakan Platform jika bisa berhemat? Sesuai anggarannya, dialokasikan Rp.5,6 triliun untuk membeli materi vidio pelatihan,” tegas Yusuf

Sementara, Testimoni peserta, bahwa sertifikat pelatihan dikeluarkan pihak Platform seperti Ruang Guru, Tokopedia, Bukalapak dil. materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja.

Di sisis lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, setiap peserta nantinya akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan.

Namun demikian, dia mengatakan, manfaat tersebut bisa hangus. Hal itu terjadi bila dalam 30 hari peserta
yang bersangkutan tidak menggunakan dana bantuan tersebut untuk melakukan pelatihan.

Pertanyaannya “kemanakah manfaat yang seharusnya diterima oleh rakyat, ini jadi permasalahan besar karena tidak ada pengawasan yang jelas dan kita juga tidak tau apabila ada penyelewengan data yang masuk?”

Karena itu, dari hal problem tersebut maka kami yang tergabung dalam KOMPAK (Komando Aksi Mahasiswa
dan Pemuda Anti Korupsi) menuntut :

Pertama, KPK segera usut dan kawal Kartu Pra Kerja 5.6 triliun !!!

Kedua, KPK segera periksa Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Davira, Pandu Syahrir dan Provider lainnya. (fy/adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed