Ko Kok VS Ahli Waris, Mana Yang Lebih Berpeluang Miliki Tanah Dan Bangunan Ini

Lahan dan Bangunan yang menjadi sengketa, di jln. Ongko Ba-Kota Sanana, Kab. Kepulauan Sula

RadarKotaNews, Malut - Untuk menentukan siapa yang berhak atas Tanah dan atau Bangunan yang disengketakan memang memerlukan rujukan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah salah satu pihak melakukan gugatan.

Namun sedikitnya kita bisa melakukan ’uji petik’ dilapangan, kira-kira siapa yang berpeluang menguasai tanah dan bangunan di jln. Onko Ba-Kota Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang hari ini menjadi sengketa antara Andreas Ham Mandagi alias Ko Kok versus pihak ahli waris dari Rahma Kacong-SHM No.102.

Sedikit dijelaskan status Tanah dan Bangunan tersebut adalah milik almarhumah Rahma Kacong, Ibu dari Amina Uy (Almh), Djoni Salmon (Alm), Farida Salmon (Almh), yang sampai kini belum dibagikan harta warisan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menurut ketentuan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

Hukum waris yang berlaku adalah Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata/Hukum Positif dan Hukum Waris adat.

Dalam Pasal 171 ayat (a) KHI atau Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, untuk menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing”.

Kemudian Hukum Waris Perdata/hukum positif adalah berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.

Sedangkan Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain dikodifikasikan maupun tidak.

(Sumber Hukum Waris di Indonesia, penulis Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA)

Dapat dijelaskan dalam history tanah dan bangunan tersebut, bahwa Djoni Salmon bukan pewaris tunggal karena ada saudara perempuan lainnya yang sekandung, dan benar Erwin Elvin Budiyanto (anak Djoni Salmon) adalah salah satu ahli waris berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Falahu-Kec. Sanana Kota, desa yang menjadi domisili Djoni Salmon saat meninggal (Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/137/DFL-SNN/V/2022).

Rujukan pemerintah desa Falahu mengeluarkan surat keterangan waris (ahli waris) adalah Peraturan Menteri Agraria (PMA) No: 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pasal 111 ayat (1) huruf c, salah satu isinya menyatakan:

bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Sehingga dalam tulisan ini bisa dikatakan clear, Erwin Elvin Budiyanto sebagai salah satu ahli waris Rahma Kacong (Almh) pemilik tanah dan bangunan di Jln. Ongko Ba-Kota Sanana.

Lalu bagaimana untuk Andreas Ham Mandagi atau Ko Kok, yang mengklaim kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berdasarkan surat jual-beli tanggal 7 April 2022.

Perlu digaris bawahi bahwa surat jual-beli yang menjadi pegangan pihak Ko Kok dilakukan ’dibawah tangan’, tidak dilakukan dihadapan PPAT dan bukan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang merupakan akta otentik kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang, hal ini merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kemudian hal yang melemahkan lainnya adalah, dalam surat jual beli tersebut tidak mengindahkan pasal 17 dan seterusnya dari Peraturan Pemerintah 24/1997, terkait penetapan batas bidang-bidang tanah.

Selanjutnya surat jual-beli ini juga tidak bermaterai, memang betul sesuai pasal 1320 KUHper/KUHperdata, materai tidak termasuk syarat sahnya suatu perjanjian, namun materai mempunyai fungsi khusus untuk suatu perjanjian yang dilakukan dibawah tangan, sebagaimana alat pembuktian, perjanjian yang dibuat dihadapan PPAT merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai, dijelaskan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, dikenakan bea materai dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, dari penjelasan ini tampak jelas bahwa bea materai yang dikenakan pada perjanjian difungsikan sebagai alat bukti yang sempurna, karena meski sah secara hukum, perjanjian tanpa materai tidak bisa menjadi alat bukti dipengadilan.

Dari uraian diatas kiranya pembaca bisa menarik kesimpulan, bahwasannya Andreas Ham Mandagi alias Ko Kok memiliki Surat Perjanjian Jual-Beli, sedangkan ahli waris memiliki Sertifikat Hak Milik atau SHM atas nama Rahma Kacong, mana lebih tinggi alas hak atas tanah dan bangunan tersebut???

E D I T O R I A L
Radar Kota News, 26 Juni 2022

Sumber berita dan Referensi.
Narasumber
Hukum Online
Peraturan Perundang-undangan.

(RL)

Penulis:

Baca Juga