Kilang Minyak Terbakar, Negara Apa Kabar?

Siti Munawarah, S.E (Pegiat Literasi)

Oleh : Siti Munawarah, S.E

Kilang minyak kembali terbakar, walaupun kejadian seperti ini merupakan sebuah resiko yang mesti dihadapi tapi ketika kejadian yang sama terus berulang maka merupakan lumrah hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti yang baru-baru ini terjadi.

Kebakaran kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi Sabtu malam sekitar pukul 19.20 WIB, dan ini bukanlah kali pertama terjadi. Hal ini menuai reaksi dari kalangan masyarakat lantaran adanya kecerobohan dari Pertamina yang tidak mampu menjaga kilang minyak milik negara tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan, kebakaran kilang minyak yang sudah berulang kali ini tidak bisa dianggap sebagai kejadian yang biasa saja. "Karena itu perlu dilakukan audit investigatif terhadap kualitas tangki penampungan di kilang-kilang, tidak hanya di Cilacap, mengingat kejadian serupa juga pernah terjadi di tempat lain seperti Balongan dan tempat lainnya,” tegas Awiek, Minggu (14/11).

Sekretaris Fraksi PPP ini menambahkan, Pertamina harus terus melakukan perbaikan dan langkah antisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali. “Selain itu juga Pertamina harus memastikan pasokan BBM tidak terganggu,” tegasnya.

Pihaknya mengusulkan agar Komisi VI membentuk panitia kerja agar peristiwa serupa tidak terulang kembali lantaran hal ini memiliki kerugian negara yang cukup besar dan juga korban bagi warga sekitar. (Politik.Rmol.id, 14/10/2021)

Terbakar nya kilang minyak Cilacap tentu menjadi kekhawatiran banyak pihak. Tidak hanya kejadian yang sama terus berulang tapi juga bagaimana posisi kilang minyak tersebut menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Tercatat bahwa PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit (RU) IV Cilacap yang mengolah minyak bumi dari crude domestik dan crude import memproduksi total kapasitas minyak sebesar 348.000 BSD. Hal tersebut menjadikan kilang dengan kapasitas terbesar di Indonesia.

Dari total produksi Kilang Cilacap yang mensuplai 60% kebutuhan BBM Pulau Jawa, Premium, Pertalite, Pertamax dengan total 90MB masih mendominasi produksi. Kemudian ada pula solar yaitu sekitar 90 MB. Maka wajar kebakaran yang terjadi menimbulkan banyak spekulasi. Mengingat kilang Cilacap merupakan salah satu kilang terbesar dengan kapasitas besar, maka sudah sewajarnya segala keamanan, pengelola dan perawatan nya menjadi prioritas utama. Sebab ketika kebakaran terjadi, bukan hanya pasokan BBM yang mengalami gangguan tapi juga bisa membahayakan pekerja dan lebih naas nya membahayakan warga.

Pertamina mengklaim dugaan bahwa petir menjadi pemicu tangki minyak tersebut terbakar. Sebab kebakaran tangki di area kilang Cilacap terjadi saat hujan lebat dan disertai petir. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan dugaan sementara penyebab terbakarnya tangki di kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, akibat tersambar petir sebagai alasan yang "sangat naif" Sebab sebagai kilang dengan pasokan terbesar, semestinya Pertamina menjaga aset yang sangat penting tersebut dengan menerapkan sistem keamanan yang super canggih dan berlapis sehingga mencapai nihil kecelakaan.

Tapi insiden kebakaran di kilang Cilacap tercatat sudah tujuh kali terjadi sejak tahun 1995 dan mayoritas penyebabnya diklaim karena faktor alam, yakni tersambar petir atau tertiup angin kencang. Fahmy menduga ada unsur kesengajaan merujuk pada rentetan peristiwa tersebut.

"Saya menduga ada semacam unsur kesengajaan dalam kebakaran beruntun. Kalau dugaan saya benar, apa tujuannya? Kita tahu kapasitas kilang Cilacap terbesar di antara kilang lain. Artinya bahan bakar minyak yang diolah di Cilacap dalam jumlah besar. Kalau misalnya terjadi kebakaran, pasti akan mengurangi suplai BBM sehingga untuk menutupi kekurangan tadi, dibutuhkan impor lagi atau akan menaikkan impor," sambungnya.

Pengalaman saya sebagai anggota anti-mafia migas, mafia migas berburu rente pada impor tadi. Walaupun pihak Pertamina menyebut kebakaran tersebut tidak memengaruhi suplai karena cadangan minyak masih ada untuk beberapa hari ke depan, tetap saja peluang impor makin besar. (BBC.Com, 15/11/2021)

Dari sini bisa dilihat bagaimana lemahnya penjagaan negara terhadap berbagai kilang minyak yang ada. Kebakaran yang terus berulang tentu menjadi bukti. Padahal BUMN mestinya terjaga dengan baik demi kemaslahatan warga negara. Maka wajar hal ini menuai beragam komentar dan spekulasi. Dan tentu saja hal inipun mestinya menjadi refleksi bagi negara untuk lebih bersungguh-sungguh, tidak hanya dalam penjagaan terhadap aset negara tapi juga terhadap tata kelola.

Sebab klaim yang dilayangkan Pertamina, bahwa kebakaran yang terjadi pemicu nya adalah petir tentu terdengar ganjil bagi masyarakat. Sebab jika memang demikian yang terjadi, lantas kenapa Pertamina tidak berbenah, disamping kilang minyak tersebut merupakan yang terbesar, maka Pertamina tentu punya kewajiban besar dalam memperbaiki segala hal yang memang berpotensi akan terulang. Mengingat kebakaran sebelumnya pun Pertamina melakukan klaim yang sama. Maka wajar banyak pakar yang meminta kebakaran tersebut diselidiki dengan teliti. Sebab bisa saja pemicu nya bukan karena petir sepertinya yang selama ini dikoarkan.

Tak hanya itu. Kebakaran tangki yang terjadi setidaknya tiga kali dalam tahun ini akan memperburuk keuangan. Pada dasarnya memang keuangannya makin buruk, ditambah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang seharusnya bisa terantisipasi. Kondisi ini jika dibiarkan terus pada gilirannya akan mengantarkan pada penjualan aset negara. Seperti pada perusahaan milik negara yang lain. Seperti PT. Waskita Karya yang melakukan divestasi jalan tol besar-besaran. Penjualan aset negara secara brutal ini diawali dengan buruknya keuangan. Padahal, kehilangan aset merupakan kerugian yang berlipat-lipat.

Terlepas dari apakah adanya kesengajaan dalam peristiwa tersebut atau memang murni kecelakaan karena kelalaian. Semua ini tentu bermula dari bagaimana pengelolaan terhadap aset negara hari ini. Dari sekian banyaknya masalah serta krisis yang terjadi di tubuh BUMN tentu tak lepas dari sistem yang diterapkan hari ini. Pengelolaan BUMN yang bercorak ekonomi liberal kapitalistik menjadikan BUMN bergerak bukan untuk kepentingan umat tapi pada korporat. Tempat dimana para pengusaha meraup keuntungan.

Negara yang mesti nya bertugas sebagai pengelola justru hanya sebatas regulator bagi swasta dan masyarakat. Negara sepenuhnya memberikan wewenang kepada swasta dalam mengelola aset negara. Maka segala kebutuhan masyarakat dipenuhi sepenuhnya bukan lagi oleh negara tapi oleh swasta. Inilah prinsip dalam sistem ekonomi liberal kapitalistik, BUMN sejatinya hanya menjadi tempat bagi pemerintah menggelar dagangannya untuk kemudian rakyat yg menjadi konsumen nya.

Maka wajar ketika BUMN merugi, negara dengan ringan tangan dalam melepaskan. Segala aset negara pun akan di jual. Dan privatisasi terhadap aset negara pun terjadi yang akhirnya menjadi rakyat sebagi pihak yang dirugikan. Negara yang harusnya menjadi pihak pengelola dan menjadi pihak yang memenuhi segala kebutuhan rakyat, nyatanya menjalin hubungan yang baik dengan para korporat demi meraup banyak keuntungan.

Inilah kenapa pengelolaan terhadap aset negara sangat minim dilakukan. Sebab selama sistem yang diterapkan tetap sama, maka segala persoalan yang menimpa tubuh BUMN akan terus berulang. Begitu pun motif kesengajaan, menjadi nalar yang masuk akal tersebab buruknya pengelolaan, yakni menjadi pintu masuk swasta untuk terlibat dalam pengurusannya.

Pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) dibanyak negara khususnya di Indonesia menjadikan negara menyerahkan segalanya kepada pihak swasta dalam mengelola. Dan hal ini tentu kontradiksi bagaimana sistem Islam dalam mengatur pengelolaan SDA yang ada. Dalam Islam jelas ditetapkan SDA sebagai kepemilikan umum yang mana hanya negara yang berhak mengelola dan haram bagi negara menyerahkan pengelolaan serta wewenang sepenuhnya baik kepada swasta, asing maupun aseng.

Larangan ini tentu turun dari Sang Pencipta Allah SWT, pencipta segala sesuatu. Allah yang paling berhak dalam menurunkan segala aturan, sebab Allah lebih tahu bagaimana tabiat manusia sebagai perusak ketika dibiarkan melenceng dari aturan. Maka wajar Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya :

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 96)

Dalam Islam jelas bagaimana aturan serta tata kelola kepemilikan dirinci dengan detail. Islam membagi kepemilikan harta menjadi tiga bagian. Yakni, kepemilikan individu, negara dan umum. Terkait kepemilikan umum dalam Islam jelas ditetapkan bahwa haram hukumnya untuk diprivatisasi, baik itu oleh individu, kelompok, asing maupun aseng. Sebab kepemilikan umum merupakan milik umat dan yang berhak mengelola hanyalah negara dan hasilnya dikembalikan kepada sebaik-baiknya kemaslahatan umat.

Maka jelas dalam sistem Islam, tidak akan ditemui negara yang kaya akan sumber daya justru rakyat nya miskin lagi sengsara. Seperti yang terjadi sekarang. Dan yang lebih penting adalah bagaimana dalam sistem Islam lahir para pemimpin maupun pejabat yang amanah. Pemimpin serta pejabat memahami dengan baik bagaimana tanggung jawab dipundak mereka yakni menjadi sebaik-baiknya pelayan umat. Sebab memang seperti itulah tugas mereka.

Dari kesemua ini jelas tidak akan kita dapati dalam sistem sekarang. Sebab asas dibangun nya negara adalah manfaat maka segala kebijakan yang dibuat pun sesuai dengan kepentingan mereka dan kelompok mereka. Maka wajar perihal menjaga aset negara minim adanya. Dan rakyat lagi dan lagi menjadi korban kerakusan mereka. (*)

Waallahu'alam

*) Penulis adalah Pegiat Literasi

Baca Juga