oleh

KH. Shobri Akan Menuntut HAM atas Hak HRS Sebagai WNI yang di Lindungi

RadarKotaNews – Ketua umum Front Pembela Islam (FPI) KH. Ahmad Shobri Lubis menyebut bukti pencekalan bisa kita lihat dengan sikap diam ataupun acuh tak acuh rezim ini terhadap status Habib Riziq Sihab (HRS), Padahal ini adalah pelanggaran ham serius, Sebab menurutnya, setiap warga negara indonesia wajib mendapatkan perlindungan.

“Tokoh Nasional saja seperti Habib Riziq serius, apalagi orang biasa.”kata KH. Shobri saat Konferensi Pers dengan mengangkat thema “Bukti Pencekalan HSR,” di Sekretariat DPP FPI Jalan Petamburan III Tanah Abang, Jakarta, Senin (11/11)

Meski demikian, kami menuntut hak asasi manusia, hak Habib Riziq sebagai warga negara indonesia yang di lindungi. Bahwa sekarang ini menurut saya HAM yang sangat serius.

Dalam acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW jumat Ialu di Petamburan, imam Besar Front Pembela Islam telah menyampaIkan fakta- fakta terkait status beliau di mekkah. Oleh karena itu perlu kami tegaskan sekali lagi :

Pertama : Bahwa IB HRS bukan tidak berani pulang, akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia. Dimana kata dia, Terdapatnya hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap IB HRS. Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan IB HRS sebagai musuh yang keberadaannya tidak di inginkan di Indonesia.

“Ini dapat kita Iihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa lB HRS memang di skenariokan untuk diasingkan.”jelas KH. Shobri

Kedua : Merespon pernyataan Menko Polhukam yang mempertanyakan mengapa baru sekarang suratnya ada. Make dari itu, perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada, namun selama ini IB HRS menjaga martabat Negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak Kerajaan Saudi.

Menurutnya, IB HRS selama ini masih menghargai eksistensi NKRI dan menjaga kondusititas situasi dan kondisi yang ada. Sementara, Pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan bahwa Negara juga perlu mempertahankan eksistensinya adalah justru memperkuat indikasi bahwa para penguasa memang tidak menghendaki keberadaan IB HRS di Indonesia.

“Kami klarifikasi, bahwa tidak ada satupun kehendak dari IB HRS untuk menghancurkan eksistensi NKRI.” tegasnya.

Di jelaskan KH. Shobri, Apa yang diiakukan oleh IB HRS selaku ulama adalah semata mata menjalankan kewajiban agama, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan menasehati penguasa agar tidak bertindak sewenang wenang atau melakukan kezhaliman. Apabila dari amalan tersebut, pihak penguasa mempersepsikan seolah olah perbuatan tersebut mengancam eksistensi Negara, maka tentu ini ada yang salah dalam logika berfIkir penguasa dalam mengelola Negara. Hal tersebut, tentu perlu kita luruskan bersama, bahwa Negara ini bukan milik para penguasa, Negara ini adalah milik rakyat Indonesia.

“Sebagai pemilik tentu saja diluar logika sehat bila ada yang berifikir pemilik mengancam eksistensi kepemilikannya,” terang KH. Shobri.

Ketiga : Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa alasan utama IB HRS tidak bisa meninggaikan wilayah Kerajaan Saudi dalam dokumen yang di pegang oleh lB HRS adalah Semata mata alasan Keamanan.

“Alasan kemanan tersebut adalah kekhawatiran pihak Kerajaan Saudi.”tutup KH. Shobri.(Dirga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed