oleh

Ketua KNPI Kepsul: Bupati Harus Tingkatkan Kinerja OPD

RadarKotaNews, Malut РKetua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Ajis Banapon angkat bicara terkait kinerja Organisasi Pimpinan Daerah atau OPD dan potensi evaluasi dan rolling jabatan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tahun berjalan, dimana Kepulauan Sula menjadi salah satu daerah yang akang menggelar Pilbup atau Pemilihan Bupati.

Kepada media, Senin Sore (20/01/2020) Ajis mengatakan, “Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 bukan suatu keniscayaan, dalam Kondisi tertentu Bupati bisa melakukan pergantian, jadi pasal ini tidak serta-merta baku serta kaku”, ujar Ajis.

Diketahui Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 yang merupakan amandemen kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam pasal tersebut dikatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.

“Kata kecuali dalam pasal tersebut membuka peluang bagi Bupati untuk melakukan pergantian bilamana diperlukan serta mendesak”, lanjut Ajis Banapon.

Lebih lanjut Ajis mengatakan, agar kinerja Pimpinan OPD terus menjadi monitoring Bupati. Karena hal ini menyangkut dengan pelayanan kepada publik.

“Keliru jika kemudian selama 6 bulan kedepan Pimpinan OPD bisa sedikit santai, tidak seperti itu, dan saya pikir Bupati telah menempatkan ASN terbaik untuk menjadi Kepala Organisasi Perangkat Daerah”, pungkas Ajis Banapon.

Terpisah Bupati Kepsul Hendrata Thes, melalui Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat atau Humas dan Protokoler Basaludin Labessy mengatakan.

“Tugas utama Kami sebagai Pemerintah Daerah adalah melayani masyarakat. Masyarakat merupakan unsur terpenting dari majunya sebuah Daerah”, pesan Bupati Kepsul yang disampaikan oleh Kabag Humas.

Bupati juga berpesan tidak akan terjebak pada regulasi, menurutnya evaluasi tetap harus dilakukan terhadap kinerja pimpinan OPD, hal ini demi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada awak media Basaludin Labessy meneruskan pesan Bupati Hendrata Thes bahwa, “Saya instruksikan kepada semua ASN mulai dari Staf sampai pimpinan agar tetap fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang dan tupoksi kerjanya, jika kedapatan tidak maskimal tetap Saya akan evaluasi”, ucap Kabag Humas sesuai arahan Bupati Hendrata Thes.

Kabag Humas Basaludin saya juga mengatakan bahwa bentuk Evaluasi ASN beragam sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. (RL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed