Ketua HPMK soroti pemberhentian Kades Kawata

Siful Galela, Ketua HPMK-Ternate

RadarKotaNews, Malut - Beredar luas soal pemberhentian sementara atau penonaktifan Kepala Desa (Kades) Kawata-Kec. Mangoli Utara Timur Amirudin Umasugi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kepulauan Sula-Provinsi Maluku Utara.

Hal ini kemudian mendapat sorotan dari Siful Galela Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kawata atau HPMK kota Ternate.

Pemberhentian kades Kawata tertera pada SK Bupati Sula No.4 Tahun 2023 dan infonya yang menjadi dasar pemberhentian adalah Surat dari Anggota Permusyawaratan Desa atau BPD No.141/05/BPD-KWT/MUT/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022.

Menurut rilis yang dikirimkan ke redaksi RadarKota Kamis (19/1) Siful yang merupakan mahasiswa S-1 hukum UMMU menanyakan dasar pemberhentian Kades Kawata.

”Dasar pemberhentiannya menjadi sumir jika hanya berdasarkan rekomendasi BPD, karena yang pertama rekomendasi tersebut harus diuji kebenarannya, kemudian yang kedua apakah rekom BPD desa Kawata berbasis aturan tentang pemberhentian kades sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No.6/2014 kemudian juga Permendagri 66/2017 tentang perubahan Permendagri 82/2015 menyangkut pengangkatan dan pemberhentian Kades", ungkap Siful

Jika rekomendasi dari BPD sifatnya tidak menyentuh secara langsung pasal 40 ayat (1) UU desa No.6/2014 yang mana pergantian kades karena 3 hal yakni.

  1. Meninggal dunia
  2. Berhenti karena kematian sendiri
  3. Diberhentikan karena diancam hukuman diatas 5 tahun,

Maka idealnya kades Kawata dipanggil oleh bagian pemerintahan dan diberikan pembinaan, atau peringatan, bukan serta-merta diberhentikan, tambahnya lagi.

Siful melihat jika pemberhentian Kades Kawata sangat politis, dan hal ini harus mendapat perhatian dari komisi I DPRD Kab. Kepulauan Sula.

"Jika langkah pemberhentian atau penonaktifan kades Kawata seperti ini wajar jika kami masyarakat menduga ini skenario untuk 2024", tambah Siful yang maksudnya adalah ini merupakan rancangan penguasa untuk menancapkan kekuatan jelang Pilkada 2024.

Terakhir Ketua HPMK-Ternate mengirim signal, agar Pemda melalui Kabag Pemerintahan tidak memperkeruh keadaan terkait penonaktifan Kades Kawata. (RL)

Penulis:

Baca Juga