RadarKotaNews, Jakarta – Pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran. Sebab, hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan.
Hal itu sebagaimana di sampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (22/2/2021).
Bahkan sambung Akmal, Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan.
Hal ini kata Akmal sebagai masukan pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 dengan metode online karena kendala pandemi. Bahwa hasil sensus ini sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas.
“Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja,” jelas Akmal
Karena itu, politisi Fraksi PKS ini menegaskan, harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya.
Sehingga kata dia, kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding, dimana pada saat ini Indonesia memiliki prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global. Berdasarkan Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius
Meski hal itu masih diperdebatkan, Akmal menilai, prestasi bagi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak tahun 2016, namun pembuktiannya sangat lemah.
Selain itu, Akmal tekankan, negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat mempengaruhi pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa datang.
“Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional kita, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara,” terangnya.
Namun pemerintah juga perlu membuktikan secara akurat, dimana peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota di 2020.
“Namun, lebih baik penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera,” tutupnya (Ipk)
