oleh

Keserakahan Kekuasaan Politik Petahana Kab. Lampung Tengah Mengancam Pilkada Serentak

Radarkotanews.com – Persatuan Pemuda Penegak Demokrasi melaporkan keserakahan kekuasaan (rangkap jabatan politik) Bupati Kab. Lampung Tengah ke Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).

Juru bicara Persatuan Pemuda Penegak Demokrasi pimpinan Lamen Hendra Saputra mengatakan dengan adanya keserakahan jabatan politik yang dilakukan oleh seorang kepala daerah merupakan ancaman besar bagi proses demokrasi dan pelaksanaan pemilu serentak.

Menurut Lamen rangkap jabatan politik yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, oleh Bupati Lampung tengah Petahana (Mustafa) jelas telah melanggar pasal 7 (q) UU No 8/2015 dan Pasal 4 (1P) PKPU No 12/2015 yang menyatakan : seorang calon kepala daerah tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota.

Sehingga atas perbuatan melawan hukum, maka Pencalonan Mustafa (petahana) sebagai Bupati Lampung Tengah dapat dibatalkan demi hukum.

“Kami berharap Bawaslu dan DKPP dapat segera melakukan pengawasan dan pemanggilan terhadap Bupati Lampung Tengah yang sudah jelas melakukan pelanggaran jabatan politik”, ujar Lamen usai bertemu dengan staf Biro Pengaduan DKPP di kantor DKPP jl. MH. Thamrin, di Jakarta, Kamis (17/09/2015).(s)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed