oleh

Kesejahteraan Guru Honorer Ter-php Lagi

Pada 2019, terdapat 51.293 dari guru Honorer K2 yang lolos menjadi PPPK dan ketika sudah menjadi PPPK secara legal mereka akan menerima gaji sesuai dengan Peraturan MenPAN-RB No. 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Guru Dosen, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Namun, fakta di lapangan menunjukan hasil sebaliknya, mereka belum menerima gaji sesuai yang dijanjikan pemerintah.

Gaji mereka masih 150rb/bulan dan dibayarkan 3 bulan sekali sejak januari 2020. Pada awalnya diperkirakan dan diharapkan proses lanjutan dari seleksi penerimaan PPPK Tahap I ini berjalan lancar seperti pemberkasan, penetapan NIP, dan penerbitan SK pengangkatan PPPK oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Namun hingga memasuki pertengahan bulan April 2020 proses dan tahapan seleksi penerimaan PPPK Tahap I 2019 tak kunjung berlanjut. Alasan yang disampaikan pihak KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 20 Januari 2020 adalah karena masih menunggu 2 (dua) payung hukum yang belum terbit, yaitu Perpres tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK dan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Sejujurnya fakta ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Mengapa setelah sekitar 1 (satu) tahun tes CAT PPPK dilaksanakan, ternyata masih ada 2 (dua) payung hukum yang belum siap atau disiapkan?

Fakta terbaru ini sungguh berbeda dengan suasana optimisme yang mengemuka pada saat Rapat Kerja KemenPAN-RB dan BKN dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 20 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut baik Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB dan Kepala BKN sama-sama menegaskan bahwa penyelesaian 2 (dua) payung hukum pengangkatan PPPK tidak akan lama, hanya butuh beberapa minggu saja akan rampung.

Pada tanggal 26 Pebruari 2020 Presiden RI menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK dan diundangkan pada tanggal 28 Pebruari 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM. Namun terbitnya Perpres ini tidak segera diikuti oleh Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Praktis proses lanjutan seleksi penerimaan PPPK Tahap I 2019 masih tetap mandek. Penjelasan terbaru yang disampaikan Plt Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB, Teguh Wijinarko adalah bahwa rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK masih dalam proses pengajuan Izin Prakarsa di Kementerian Sekretariat Negara.

Lebih lanjut, Teguh Wijinarko menjelaskan bahwa pengajuan rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK ini harus melalui beberapa tahapan yaitu Izin Prinsip, Izin Prakarsa, dan Harmonisasi. Izin Prinsip telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat kepada Menteri PAN-RB dengan nomor S-952/MK.02/2019 tertanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Izin Prinsip Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika nanti Izin Prakarsa telah disetujui Presiden melalui fasilitasi Kemensetneg, maka draft rancangan Perpres akan dikirim ke Kemenkumham untuk memasuki proses Harmonisasi. Setelah tahap ini dilewati rancangan Perpres akan dikembalikan ke Kemensetneg yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk pemberian paraf dokumen. Setelah rancangan Perpres mendapatkan paraf K/L terkait barulah terakhir dokumen R-Perpres diajukan ke Presiden untuk tanda tangan pengesahan menjadi Perpres.

Terbaru, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah mengeluarkan surat persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Dalam surat bernomor B-290/M.Setneg/D-1/HK.03.00/04/2020 tertanggal 7 April 2020, yang
ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno menyatakan, persetujuan rencana
penyusunan rancangan Perpres tersebut.

Akan tetapi harapan itu puna, pembahasan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK bukan dilanjutkan kepembahasan selanjutnya yakni tahap harmonisasi melainkan dibahas lagi dari awal. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pembahasan besaran gaji PPPK (pengawal pemerintah dengan perjanjian kerja) dibahas kembali
dari awal sesuai surat Mensesneg. Di mana untuk substansi daftar gaji PPPK harus dibahas kembali dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan kesepakatan. Kesejahteraan guru honorer telah ter-php lagi.

Maka dengan ini, kami aliansi BEM SI Koordinator isu Pendidikan dasar dan menengah menyatakan sikap dan tuntutannya dalam surat terbuka ini, yaitu:

1. Mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres terkait gaji dan tunjangan bagi guru Honorer K2 yang lolos PPPK.

2. Mendesak pemerintah untuk tetap fokus tehadap kesejahteraan guru honorer secara umum dengan membuat peraturan khusus terkait adanya keluwesan syarat sertifikasi PPG untuk guru honorer dan pengangkatan guru honorer pada seleksi PPPK dan CPNS.

3. Mendesak pemerintah memberikan himbauan yang jelas dan memberikan arahan minimal penggunaan dana BOS kepada sekolah untuk alokasi guru honorer ditengah masa pandemi Covid-19 ini.

Demikian surat terbuka beserta tuntutannya atas “Kesejahteraan Guru Honorer Ter-PHP Lagi”. Untuk kajian dan tuntutan lengkap terkait Pendidikan dasar dan menengah ditengah pandemi COVID-19 yang disusun berdasarkan data empiris dan aktual dapat dilihat pada link
https://bit.ly/KajianDikdasmenBEMSI2020. Besar harapan dapat digunakan dengan semestinya sebagai landasan pergerakan demi mewujudkan kesejahteraan manusia Indonesia
yang adil dan beradab.

Mengetahui,

Koordinator Pusat
Aliansi BEM-SI

Remy Hastian
(Universitas Negeri Jakarta)

Koordinator Isu Dikdasmen
Aliansi BEM-SI

Muhammad Zainal Arifin
(Universitas Sebelas Maret)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed