Kesabaran Rakyat Tidak Henti Hentinya di Uji Pemerintah

RadarKotaNews, Jakarta - Rencana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok harus dibatalkan. Karen itu, Pemerintah seharusnya peka dengan kondisi masyarakat saat ini.

Hal tersebut sebagaiman di sampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan nya kepada awak media, Kamis, (10/06/2021).

"Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal," tegas Netty

Netty menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal karena dapat menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi. Dimana kebijakan ini akan menaikkan harga sembako dan tentunya makin membebani masyarakat yang sedang terengah-engah karena dampak pandemi.

"Saat ini banyak masyarakat yang hidup susah karena penghasilan menurun atau kehilangan pekerjaan. Sementara daya beli masyarakat juga merosot. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat," terangnya.

Netty mengingatkan pemerintah agar berpikir keras dalam mencari sumber pendapatan negara, jangan cari cara mudahnya saja. Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun dipajaki dan dinaikkan nilai pajaknya.

"Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah mengumpulkan uang," tukasnya.

Meski begitu pemerintah seharusnya kreatif mencari sumber pendapatan negara lainnya dan serius melakukan efesiensi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan tidak terjadi korupsi dan kebocoran anggaran, alih-alih cari cara gampang dengan menarik pajak dari rakyat.

Karena itu, Netty ingatkan pemerintah akan tugasnya untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan. Pengenaan PPN sembako akan membuat rakyat kian tercekik. Jumlah keluarga miskin akan bertambah dan pasti berdampak pada standar kesehatan.

Netty yang selama 10 tahun bergelut dengan pembinaan keluarga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat 2008 - 2018. Sangat khawatir sebab, banyak keluarga akan kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya angka stunting dan gizi buruk.

"Saat ini saja angka stunting dan gizi buruk kita masih tinggi, bahkan stunting kita nomor empat tertinggi di dunia," ujarnya

Diketahui pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. "Barang itu meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi," pungkasnya. (fy)

Penulis:

Baca Juga