Kerumunan di Tempat Wisata, Akankah Indonesia Seperti India?

Ilustrasi

Oleh: Nur Rahmawati

Lestari Moerdijat (Rerie), Wakil Ketua MPR menilai Indonesia perlu belajar dari ledakan kasus Covid-19 di india.

Keseriusan pemerintah untuk menanamkan disiplin protokol kesehatan (prokes) mesti ditingkatkan. “Peristiwa ledakan kasus positif Covid-19 di India menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebuah keharusan,” ujar Rerie dalam keterangan tertulis. (med.com.id. Rabu, 21/04/2021)

Varian baru Covid-19 telah menyebar di India dan menghasilkan ledakan kasus harian terbesar di dunia. Data Worldmeters per Rabu pagi, 21 April 2021, pasien positif Covid-19 di India telah menyentuh 15,6 juta kasus dengan lebih dari 182 ribu orang meninggal. Kondisi itu membuat India berada di urutan kedua negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi setelah Amerika Serikat (AS).

Kementerian kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan ada warga negara yang masuk ke Indonesia. Diduga hal ini karena kasus Covid-19 di negara tersebut melonjak. Celakanya sepuluh orang Indonesia dilaporkan terpapar varian baru virus Corona dari India. Hal itu disampaikan Menteri kesehatan (menkes) Budi Gunadi Sadikin, senin (26/4/2021) dalam konferensi pers virtual melalui YouTube sekretariat presiden.

Kepadatan penduduk, besarnya mobilitas dan kondisi kemiskinan di India serupa dengan kondisi di Indonesia. Sehingga adanya kesamaan tersebut, seharusnya pemerintah lebih aware dalam menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka menghentikan penyebaran virus Corona. Bukan kebijakan mendua yang seolah-olah ingin menghentikan laju virus, tapi di sisi lain malah memancing penyebaran virus tersebut. Sebut saja kebijakan pelarangan mudik dengan kebijakan dibukanya tempat wisata. Dua kebijakan yang kontradiktif.

Tsunami kasus Covid-19 di India diduga karena adanya kerumunan di sungai Gangga. Bukankah ini tak ada bedanya dengan kerumunan yang terjadi di tempat wisata? Penampakan kerumunan pengunjung terutama di Pantai Ancol seperti yang muncul di sejumlah media memperlihatkan ketiadaan protokol kesehatan dan menjaga jarak, sehingga wajar kalau warganet menilai kerumunan tersebut bagaikan situasi Sungai Gangga.

Jangan sampai Indonesia mengalami kejadian yang sama, yaitu ledakan Covid-19 akibat ketidaktegasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Walaupun pemerintah berdalih bahwa kerumunan di mall dan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian. Namun bukan berarti mengabaikan nyawa rakyat juga.

Konsekuensi logis dari penerapan sistem Kapitalisme yang diemban negeri ini, yakni menjadikan ekonomi sebagai poros utama. Tak peduli dengan kebijakan yang diambil. Selama mendatangkan pundi-pundi rupiah, selama itu pemerintah menilainya sebagai sebuah kemaslahatan bagi negara. Berbeda dengan Islam, yang menjadikan kemaslahatan rakyatnya menjadi yang utama dan pertama. Karena konsep politik dalam Islam, yakni ri'ayah syu'unil ummah (mengurusi urusan umat).

Sesungguhnya Islam memiliki seperangkat aturan yang sempurna dan paripurna, yang akan menjamin nyawa dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Sebab segala pengaturannya berasal dari Zat yang menciptakan manusia, kehidupan dan alam semesta. Sesungguhnya Sang Maha Pencipta lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluk-Nya, bukan yang diinginkan makhluk-Nya.
Wallahu'alam bi ash-shawab

*) Penulis adalah Komunitas anggota Revowriter, Anggota Forum Dakwah muslimah.

Baca Juga